Intervensi Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Tapal Batas Negeri

Di samping itu, keberadaan praktik dokter juga menjadi salah satu keberhasilan dari penyediaan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, pengarahan izin praktik dokter menuju ke Lokpri pengelolaan perbatasan menjadi salah stau intervensi strategis. dan keempat, disamping pemenuhan Pendidikan dan kesehatan, perlu disediakan pula fasilitas pelayanan perekonomian masyarakat, agar dapat memfasilitasi aktivitas produksi secara massif dan pasca produksi oleh masyarakat. tentunya pasar masyarakat ini harus bergaya ala new normal, yaitu kebiasaan adaptasi baru dalam aktivitas perekonomian dengan menerapkan protokol kesehatan.

Membangun Inovasi dan Social Engagement

Masyarakat perbatasan memerlukan pendekatan social engagement agar interaksi yang ditimbulkan dalam rangka pemecahan masalah dapat tercapai. Pendekatan tersebut merupakan perwujudan interaksi sosial dan individual di dalam masyarakat perbatasan untuk mempengaruhi fungsi kognitif keluarga masyarakat perbatasan. Terutama, karena social engagement tersusun atas jaringan sosial, di mana hubungan sosial dan aktivitas sosial menduduki peranan itu di dalam masyarakat. Upaya ini, diharapkan mampu memaksimalkan kebijakan agar tercipta rasa saling memiliki dan ikhtiar untuk melanjutkan.

Selain itu, perhatian serius juga perlu dilakukan pemerintah, lantaran peranannya cukup signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah menduduki posisi yang dapat memberikan aturan dan institusi untuk memfasilitasi pertukaran, menawarkan peluang peningkatan kegagalan pasar yang timbul dari informasi tidak sempurna. Meminjam gagasan dari Boon dan Geraldine (2007) tentang sebuah pemerintahan, konsepnya adalah pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan yang cepat di dalam lingkup masyarakat, sehingga institusi dan strukturnya tetap efektif untuk mewujudkan pencapaian jangka panjang masyarakat. Di samping itu, dibutuhkan pula tata kelola pemerintahan yang dinamis. Bentuk birokrasi tersebut akan memungkinkan relevansi kebijakan tetap sesuai dan efektif untuk mewujudkan tujuan masyarakat.

Langkah ini pun tidak bisa didorong untuk berjalan sendirian, dibutuhkan tata kelola yang baik, jujur, dan kompetensi agar kebijakan suatu negara diterima secara luas. Di samping berbagai ikhtiar itu, strategi yang optimal juga menjadi sebuah keharusan agar penanggulangan ekonomi di wilayah perbatasan dapat teratasi. Penulis menggarisbawahi, setidaknya ada tiga aspek yang dapat diurai guna memetakan persoalan. Antara lain, fokus pada peningkatan ekonomi, pengembangan skill vokasi, dan pemulihan program kesehatan.

Dalam mengurai tiga hal tersebut, mula-mula diperlukan analisa berdasarkan masalah yang ada. Pemetaan awal harus dilakukan dengan menyisir mana yang paling mendesak, sedang, dan tidak perlu penanganan. Dengan demikian, pemangku kebijakan dapat secara tepat memberikan intervensi terhadap problem yang dihadapi dalam suatu action yang bersifat kolaboratif. Selain itu, perlu juga mengembangkan potensi yang ada melalui inovasi. Langkah penerapan inovasi tersebut terbukti berhasil diterapkan. Setidaknya publik dapat melihat inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap warganya dengan menciptakan smart kampung. Dengan terobosan itu, masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi sekaligus berkolaborasi dalam menjalankan pelayanan, serta mampu menyesuaikan bentuk model dan solusi yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Daerah perbatasan perlu mengambil contoh itu. Pemerintah dapat mengambil best practice dari daerah yang sudah maju inovasinya. Proses ini dinamakan difusi inovasi, dimana inovasi-inovasi yang baik, dapat ditularkan ke daerah lainya. Difusi inovasi merupakan sebuah bagian dari inovasi kebijakan, difusi sendiri memiliki sebuah arti yakni, difusi adalah proses inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran dari waktu ke waktu oleh anggota sistem sosial. Ini merupakan tipe khusus dalam komunikasi, dalam hal ini gagasan baru. Beberapa contoh dari Banyuwangi adalah membangun smart kampung yaitu melalui inovasi desa atau membangun semacam Banyuwangi mall daring atau yang disebut sebagai e-marketplace.

Langkah berikutnya yang tak kalah penting yaitu penyiapan instrumen dan ekosistem nasional perbatasan dengan menggunakan teknologi big data. Ekosistem ini melengkapi ikhtiar yang sudah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga salah satu anggota BNPP dalam membuka keterisoliran wilayah perbatasan dari sisi komunikasi dan informasi. Ekosistem ini meliputi Ekosistem Bisnis, Ekosistem Daratan dan Laut, Ekosistem Pariwisata yang didukung oleh Ekosistem Pendidikan vokasi yang memungkinkan masyarakat perbatasan mengikuti virtual training dan sertifikasi secara massif berdasarkan potensi dan local genius yang ada.

Ekosistem dimaksud memberikan kapasitas pengembangan diri bagi masyarakat, aparat kecamatan, desa, dan kelurahan di perbatasan. Dengan demikian, sumber daya manusia di wilayah perbatasan diharapkan mampu menjawab permasalahan lebih taktis dan responsif. Dengan demikian action kolaboratif yang disusun pada tahap pertama mendapat dukungan ekosistem yang terintegrasi dalam mendukung pemulihan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berproduksi secara massif dan dapat dipasarkan secara luas pada tingkat lokal, regional bahkan pasar eksport melalui dukungan para pihak yang saling menguntungkan.

Tidak hanya itu, strategi lainnya yang juga tak bisa dipandang sebelah mata yakni membentuk pilot project kawasan perbatasan yang dinilai berhasil. Ikhtiar tersebut dapat mendorong terciptanya inspirasi di tataran wilayah lainnya. Jika kesemua hal itu telah berjalan, maka upaya berikutnya perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kedua hal itu penting diiniasi guna memastikan apa yang telah dikerjakan telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga cita-cita untuk bangkit dari pandemi Covid-19 dapat tercapai. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan kemudahan dan permasalahan lainnya dapat dihindarkan. Semoga.