TV Analog Dimatikan dan STB Tak Gratis, Nurul Arifin: Kominfo Tidak Peka
Minggu, 01 Agustus 2021 - 07:23 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar menilai Kementerian Kominfo tidak menunjukkan kebijakan yang pro rakyat, terkait dengan penghentian TV analog ke TV digital. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Kominfo dinilai tidak menunjukkan kebijakan yang pro rakyat, terkait dengan penghentian TV analog ke TV digital.
Bahkan, Direktur Penyiaran, Direktorat Jenderal PPI, Kemkominfo Heryantika Kurnia membuat pernyataan yang menunjukkan kesan jika Kemkominfo tidak peka dengan kondisi saat ini. Padahal, keputusan Pemerintah untuk menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke siaran TV digital, ASO (Analog Switch Off), yang dimulai pada 17 Agustus, di enam wilayah siaran Indonesia, sejak awal diputuskan untuk tidak membebani masyarakat.
Adapun, Geryantika Kurnia justru membuat anjuran bahkan mempromosikan agar masyarakat membeli Set Top Box (STB) pada produk tertentu. Misalnya, seperti STB yang terdapat tulisan DVB-T2 dengan tanda atau tulisan “Siap Digital”.
Bahkan, Kemkominfo secara gamblang mengarahkan masyarakat untuk membeli produk tertentu merek STB yang bersertifikat Kominfo, seperti Nexmedia (NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD), Polytron (PDV 600T2), Ichiko (8000HD), Akari (ADS-2230, ADS-168 dan ADS-210), Venus (Brio), Tanaka (T2), Matrix (Apple), Evercoss (STB1).
Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI, menilai ini tak sesuai dengan kesepakatan awal dengan DPR. Pasalnya, Kemkominfo sendiri berjanji akan memberikan secara gratis STB kepada masyarakat yang membutuhkan untuk beralih dari TV analog ke TV Digital, mulai Agustus ini. “Kominfo ini tidak konsisten. Semasa pembahasan RUU Cipta Kerja dikatakan bahwa set top box akan diberikan secara gratis. Sekarang bukannya gratis malah kesannya mengambil keuntungan dari pengadaan set top box ini,” ungkap Nurul Arifin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam situasi pandemi COVID-19 dimana masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak sepantasnya Kemkominfo menambah beban kepada rakyat.
Sebaliknya, Nurul meminta agar mereka harus menunjukkan empati yang tinggi kepada masyarakat. “Kominfo sama sekali tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang bertahan menghadapi pandemi ini. Televisi merupakan satu-satunya hiburan rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang hanya punya TV analog,” tambah Nurul.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu juga memperingatkan agar Kemkominfo jangan rebut kebahagiaan rakyat dengan mematikan begitu saja TV analog dan memaksa mereka membeli STB, alih-alih memberikannya secara gratis. "Sebaiknya program ini ditunda dulu sampai reda pandemi. Atau kalau memang harus pindah saat ini, maka STB harus dibagikan secara gratis,” kata Nurul.
Kemkominfo yang meminta masyarakat untuk membeli STB yang sudah bersertifikat dan melihatnya di aplikasi SIRANI (tersedia di android dan iOS), atau di www.siarandigital.kominfo.go.id, menunjukkan niat mereka yang tidak tulus kepada masyarakat.
“Jangan mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi rakyat. Masih ada waktu sampai tahun depan untuk merealisasikan program transisi analog ke digital. Saya minta hal ini jadi perhatian kita bersama,” tutur Nurul, yang meminta Kemkominfo agar benar-benar mempertimbangkan usulan tersebut.
Bahkan, Direktur Penyiaran, Direktorat Jenderal PPI, Kemkominfo Heryantika Kurnia membuat pernyataan yang menunjukkan kesan jika Kemkominfo tidak peka dengan kondisi saat ini. Padahal, keputusan Pemerintah untuk menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke siaran TV digital, ASO (Analog Switch Off), yang dimulai pada 17 Agustus, di enam wilayah siaran Indonesia, sejak awal diputuskan untuk tidak membebani masyarakat.
Adapun, Geryantika Kurnia justru membuat anjuran bahkan mempromosikan agar masyarakat membeli Set Top Box (STB) pada produk tertentu. Misalnya, seperti STB yang terdapat tulisan DVB-T2 dengan tanda atau tulisan “Siap Digital”.
Baca Juga
Bahkan, Kemkominfo secara gamblang mengarahkan masyarakat untuk membeli produk tertentu merek STB yang bersertifikat Kominfo, seperti Nexmedia (NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD), Polytron (PDV 600T2), Ichiko (8000HD), Akari (ADS-2230, ADS-168 dan ADS-210), Venus (Brio), Tanaka (T2), Matrix (Apple), Evercoss (STB1).
Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI, menilai ini tak sesuai dengan kesepakatan awal dengan DPR. Pasalnya, Kemkominfo sendiri berjanji akan memberikan secara gratis STB kepada masyarakat yang membutuhkan untuk beralih dari TV analog ke TV Digital, mulai Agustus ini. “Kominfo ini tidak konsisten. Semasa pembahasan RUU Cipta Kerja dikatakan bahwa set top box akan diberikan secara gratis. Sekarang bukannya gratis malah kesannya mengambil keuntungan dari pengadaan set top box ini,” ungkap Nurul Arifin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam situasi pandemi COVID-19 dimana masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak sepantasnya Kemkominfo menambah beban kepada rakyat.
Baca Juga
Sebaliknya, Nurul meminta agar mereka harus menunjukkan empati yang tinggi kepada masyarakat. “Kominfo sama sekali tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang bertahan menghadapi pandemi ini. Televisi merupakan satu-satunya hiburan rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang hanya punya TV analog,” tambah Nurul.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu juga memperingatkan agar Kemkominfo jangan rebut kebahagiaan rakyat dengan mematikan begitu saja TV analog dan memaksa mereka membeli STB, alih-alih memberikannya secara gratis. "Sebaiknya program ini ditunda dulu sampai reda pandemi. Atau kalau memang harus pindah saat ini, maka STB harus dibagikan secara gratis,” kata Nurul.
Kemkominfo yang meminta masyarakat untuk membeli STB yang sudah bersertifikat dan melihatnya di aplikasi SIRANI (tersedia di android dan iOS), atau di www.siarandigital.kominfo.go.id, menunjukkan niat mereka yang tidak tulus kepada masyarakat.
“Jangan mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi rakyat. Masih ada waktu sampai tahun depan untuk merealisasikan program transisi analog ke digital. Saya minta hal ini jadi perhatian kita bersama,” tutur Nurul, yang meminta Kemkominfo agar benar-benar mempertimbangkan usulan tersebut.
(cip)
tulis komentar anda