Sumbang Plasma, Selamatkan Jiwa Sesama
Senin, 19 Juli 2021 - 05:27 WIB
Namun, jumlah plasma konvaselen di PMI DKI diharapkan pelan-pelan mulai meningkat karena ada sejumlah instansi yang siap berdonor. Niken mengatakan, PMI memang mengajak instansi, organisasi sosial, perusahaan swasta, perbankan, dan komunitas alumni, yang memiliki anggota atau karyawan penyintas Covid-19 agar melakukan donor plasma secara massal. Plasma konvaselen tersebut disiapkan sebagai plasma yang bebas atau tidak menyertakan nama pasien yang dituju.
"Kami siapkan untuk plasma yang bebas, kami sedikit-sedikit mulai layani plasma bebas ini, jadi pelan-pelan mulai terurai antreannya," jelasnya.
Niken berharap agar lebih banyak lagi penyintas Covid-19 yang masa sembuhnya belum lewat tiga bulan yang bersedia berdonor plasma. Tiga bulan jadi batas waktu karena jangka waktu itu seorang penyintas dianggap masih memiliki antibodi yang bagus untuk disumbangkan ke orang lain.
Dia juga mengingatkan bahwa antibodi seorang penyintas tidak lantas habis karena pengaruh dia telah melakukan donor plasma. Malah dengan berdonor, antibodi seseorang akan terpelihara dengan baik. Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan oleh sebuah peneltian.
"Layaknya kita bersedekah, banyak memberi lebih banyak lagi kita akan menerima . Jadi, daripada antibodinya hilang mubazir alangkah lebih baik jika disumbangkan ke yang lain," paparnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Dedi Supratman menyebut salah satu kunci keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 yaitu pola manajemen yang berjalan dengan baik. Jika sebaliknya, maka penanganan bisa gagal. Kondisi itu secara umum juga mencakup persoalan keterbatasan stok donor plasma konvalesen. Padahal, cairan plasma tersebut sangat menunjang untuk terapi pemulihan pasien Covid-19 yang bergejala ringan dan sedang.
Maraknya masyarakat yang membutuhkan donor hingga mengirim edaran lewat media sosial atau jejaring Whatsapp harus menjadi pelajaran bahwa manajemen penanganan pandemi di Indonesia masih lemah. Menurut dia, kelemahan itu turut menyebabkan kegagalan mengatasi pandemi sampai saat ini.
“Banyak manajemen penanganan pandemi kita yang tidak berjalan dengan baik. Utamanya, masalah integrasi data. Termasuk persoalan plasma konvalesen ini. Dari info dari beberapa teman PMI, baru 5-10 persen saja yang donor plasma. Itu pun harus difilter lagi dan lolos sekitar 1-2 persen. Jadi, wajar kalau kesusahan mencari donor plasma konvalesen ini,” ungkap Dedi kepada Koran SINDO, Minggu (18/7).
Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Penyintas Diajak Donor Plasma konvalesen
Jika diintegrasikan dengan data 2 juta penyintas Covid-19 yang sembuh hingga saat ini, sudah semestinya kebutuhan plasma tersebut bisa dioptimalkan. Selain manajemen yang tak terkelola baik, Dedi menduga persoalan tersebut disinyalir karena belum banyak masyarakat yang paham tentang plasma konvalesen dan seberapa besar manfaatnya bagi pasien Covid-19.
“Ditambah pemerintah nggak punya data. Mau kejar kemana mereka. Pejabat cari plasma konvalesen aja susah, gimana kalau masyarakat? Palingan mereka andalin saudara familinya. Kalau ada, kalau enggak, mau apa coba,” celetuknya.
Ia pun meminta pemerintah harus tegas dan dapat segera memperbaiki sistem manajemen data Covid-19 sehingga terintegrasi dengan baik antara fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, hingga PMI. Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19 memiliki peran paling strategis dalam mengurus integrasi data ini secara terpadu.
“Mereka bisa menghubungkan antar kementerian/lembaga. Apalagi Kemenkes bisa mengintegrasikan antara jenjang pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit di daerah, sampai ke rumah sakit pusat. Itu diberdayakan dong, ini kan sangat mungkin dikerjakan. Persoalan data diberesin, fasilitas kesehatan disiapkan, dan masyarakatnya dimobilisasi melalui puskesmas,” ujar Dedi memberi masukan.
Dia kembali menegaskan bahwa semua persoalan tetap tergantung dari kemauan politik (political will) pemerintah. Jika sudah disepakati bahwa plasma konvalesen sangat penting dan bermanfaat, maka sebaiknya dikelola dengan optimal.
“Saya lihat masalah utamanya itu balik lagi ke leadership. Untuk urusan teknis, harus ada manajernya. Untuk urusan kesehatan ya tetap di Kemenkes. Kalaupun satgas Covid, kelemahannya adalah nggak punya jejaring cukup kuat ke fasilitas kesehatan. Yang paling kuat atau superbody ya Kemenkes,” tandasnya.
Saran lainnya, Dedi juga mendorong agar pemerintah juga memaksimalkan peran puskesmas hingga kepala desa atau lurah untuk aktif memobilisasi penyintas Covid-19 untuk mendonor. Kalau sudah ada data, nomor kontak, alamat rumah, itu akan memudahkan untuk memobilisasi pendonor.
"Kami siapkan untuk plasma yang bebas, kami sedikit-sedikit mulai layani plasma bebas ini, jadi pelan-pelan mulai terurai antreannya," jelasnya.
Niken berharap agar lebih banyak lagi penyintas Covid-19 yang masa sembuhnya belum lewat tiga bulan yang bersedia berdonor plasma. Tiga bulan jadi batas waktu karena jangka waktu itu seorang penyintas dianggap masih memiliki antibodi yang bagus untuk disumbangkan ke orang lain.
Dia juga mengingatkan bahwa antibodi seorang penyintas tidak lantas habis karena pengaruh dia telah melakukan donor plasma. Malah dengan berdonor, antibodi seseorang akan terpelihara dengan baik. Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan oleh sebuah peneltian.
"Layaknya kita bersedekah, banyak memberi lebih banyak lagi kita akan menerima . Jadi, daripada antibodinya hilang mubazir alangkah lebih baik jika disumbangkan ke yang lain," paparnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Dedi Supratman menyebut salah satu kunci keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 yaitu pola manajemen yang berjalan dengan baik. Jika sebaliknya, maka penanganan bisa gagal. Kondisi itu secara umum juga mencakup persoalan keterbatasan stok donor plasma konvalesen. Padahal, cairan plasma tersebut sangat menunjang untuk terapi pemulihan pasien Covid-19 yang bergejala ringan dan sedang.
Maraknya masyarakat yang membutuhkan donor hingga mengirim edaran lewat media sosial atau jejaring Whatsapp harus menjadi pelajaran bahwa manajemen penanganan pandemi di Indonesia masih lemah. Menurut dia, kelemahan itu turut menyebabkan kegagalan mengatasi pandemi sampai saat ini.
“Banyak manajemen penanganan pandemi kita yang tidak berjalan dengan baik. Utamanya, masalah integrasi data. Termasuk persoalan plasma konvalesen ini. Dari info dari beberapa teman PMI, baru 5-10 persen saja yang donor plasma. Itu pun harus difilter lagi dan lolos sekitar 1-2 persen. Jadi, wajar kalau kesusahan mencari donor plasma konvalesen ini,” ungkap Dedi kepada Koran SINDO, Minggu (18/7).
Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Penyintas Diajak Donor Plasma konvalesen
Jika diintegrasikan dengan data 2 juta penyintas Covid-19 yang sembuh hingga saat ini, sudah semestinya kebutuhan plasma tersebut bisa dioptimalkan. Selain manajemen yang tak terkelola baik, Dedi menduga persoalan tersebut disinyalir karena belum banyak masyarakat yang paham tentang plasma konvalesen dan seberapa besar manfaatnya bagi pasien Covid-19.
“Ditambah pemerintah nggak punya data. Mau kejar kemana mereka. Pejabat cari plasma konvalesen aja susah, gimana kalau masyarakat? Palingan mereka andalin saudara familinya. Kalau ada, kalau enggak, mau apa coba,” celetuknya.
Ia pun meminta pemerintah harus tegas dan dapat segera memperbaiki sistem manajemen data Covid-19 sehingga terintegrasi dengan baik antara fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, hingga PMI. Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19 memiliki peran paling strategis dalam mengurus integrasi data ini secara terpadu.
“Mereka bisa menghubungkan antar kementerian/lembaga. Apalagi Kemenkes bisa mengintegrasikan antara jenjang pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit di daerah, sampai ke rumah sakit pusat. Itu diberdayakan dong, ini kan sangat mungkin dikerjakan. Persoalan data diberesin, fasilitas kesehatan disiapkan, dan masyarakatnya dimobilisasi melalui puskesmas,” ujar Dedi memberi masukan.
Dia kembali menegaskan bahwa semua persoalan tetap tergantung dari kemauan politik (political will) pemerintah. Jika sudah disepakati bahwa plasma konvalesen sangat penting dan bermanfaat, maka sebaiknya dikelola dengan optimal.
“Saya lihat masalah utamanya itu balik lagi ke leadership. Untuk urusan teknis, harus ada manajernya. Untuk urusan kesehatan ya tetap di Kemenkes. Kalaupun satgas Covid, kelemahannya adalah nggak punya jejaring cukup kuat ke fasilitas kesehatan. Yang paling kuat atau superbody ya Kemenkes,” tandasnya.
Saran lainnya, Dedi juga mendorong agar pemerintah juga memaksimalkan peran puskesmas hingga kepala desa atau lurah untuk aktif memobilisasi penyintas Covid-19 untuk mendonor. Kalau sudah ada data, nomor kontak, alamat rumah, itu akan memudahkan untuk memobilisasi pendonor.
Lihat Juga :