Pemerintah Diminta Evaluasi PPKM Darurat
Jum'at, 16 Juli 2021 - 16:42 WIB
Baca juga: Beredar Seruan Aksi Tolak PPKM Darurat, Polda Jateng: Penyebar Hoax Akan Ditindak Tegas
Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.
"Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandek dan masyarakat menjadi stres sehingga imunnya turun," jelasnya.
Baca juga: Serangan Varian Delta, Luhut: Bukan Hanya Kita, Banyak Negara Lain juga Kena
Dia juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan. “Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona."
Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.
"Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandek dan masyarakat menjadi stres sehingga imunnya turun," jelasnya.
Baca juga: Serangan Varian Delta, Luhut: Bukan Hanya Kita, Banyak Negara Lain juga Kena
Dia juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan. “Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona."
(zik)
Lihat Juga :