Opsi Lockdown DKI dan Sekitarnya, DPR: Perlu Pembahasan Mendalam
Senin, 21 Juni 2021 - 14:46 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan opsi lockdown untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tersebut perlu dibahas mendalam. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 selama beberapa pekan terkahir, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. BOR rumah sakit (RS) dan tempat isolasi seperti Wisma Atlet Kemayoran juga hampir penuh dan terancam tak bisa menampung pasien. Opsi lockdown atau karantina wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pun mengemuka di publik.
Menanggapi opsi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan opsi tersebut perlu dibahas mendalam. Serta dicari antisipasi dari berbagai kemungkinan yang terjadi. "Perlu pembahasan mendalam antisipasi berbagai hal," kata Melki saat dihubungi, Senin (21/6/2021).
Namun, Melki menyarankan, perlunya pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) ketat di semua daerah dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di level RT/RW, dusun, kampung, desa dan kelurahan. "Pembatasan kembali dilakukan secara lebih disiplin dan tanpa kompromi dalam beberapa waktu ke depan," pintanya.
Mengenai fasilitas publik dan transportasi publik, Ketua DPP Partai Golkar ini melihat, bahwa fasilitas publik perlu dibatasi secara ketat dalam situasi dan kondisi saat ini, guna mengurangi keramaian dan berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama di suatu tempat. "Pertemuan dan acara dalam bentuk daring diutamakan daripada tatap muka," ujar Melki.
Selain itu, legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini juga mengingatkan kembali pentingnya memperbanyak testing dan tracing, sehingga peta sebaran Covid-19 tergambar. Kapasitas RT/RW, desa, dusun atau kelurahan juga perlu diperketat dalam melakukan testing, tracing dan isolasi mandiri untuk masyarakat terkonfirmasi positif kategori ringan atau OTG.
Serta, sambung dia, memperkuat konsolidasi tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik), RS rujukan Covid maupun tempat isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten dalam berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menangani lonjakan kasus di masing-masing daerah.
"Antardaerah atau antar RS perlu saling dukung bersama asosiasi kesehatan setempat juga sekolah kesehatan untuk siapkan tenaga pendukung apabila ada daerah tertentu yang kategori merah atau bahkan hitam, karena kasusnya melonjak tinggi," pungkasnya.
Menanggapi opsi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan opsi tersebut perlu dibahas mendalam. Serta dicari antisipasi dari berbagai kemungkinan yang terjadi. "Perlu pembahasan mendalam antisipasi berbagai hal," kata Melki saat dihubungi, Senin (21/6/2021).
Namun, Melki menyarankan, perlunya pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) ketat di semua daerah dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di level RT/RW, dusun, kampung, desa dan kelurahan. "Pembatasan kembali dilakukan secara lebih disiplin dan tanpa kompromi dalam beberapa waktu ke depan," pintanya.
Mengenai fasilitas publik dan transportasi publik, Ketua DPP Partai Golkar ini melihat, bahwa fasilitas publik perlu dibatasi secara ketat dalam situasi dan kondisi saat ini, guna mengurangi keramaian dan berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama di suatu tempat. "Pertemuan dan acara dalam bentuk daring diutamakan daripada tatap muka," ujar Melki.
Selain itu, legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini juga mengingatkan kembali pentingnya memperbanyak testing dan tracing, sehingga peta sebaran Covid-19 tergambar. Kapasitas RT/RW, desa, dusun atau kelurahan juga perlu diperketat dalam melakukan testing, tracing dan isolasi mandiri untuk masyarakat terkonfirmasi positif kategori ringan atau OTG.
Serta, sambung dia, memperkuat konsolidasi tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik), RS rujukan Covid maupun tempat isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten dalam berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menangani lonjakan kasus di masing-masing daerah.
"Antardaerah atau antar RS perlu saling dukung bersama asosiasi kesehatan setempat juga sekolah kesehatan untuk siapkan tenaga pendukung apabila ada daerah tertentu yang kategori merah atau bahkan hitam, karena kasusnya melonjak tinggi," pungkasnya.
(cip)
tulis komentar anda