Politikus Demokrat: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok dan jasa pendidikan menjadi sorotan luas. Polemik pun muncul menyikapi rencana tersebut.

Berbagai kalangan, dari mulai politikus, akademisi hingga masyarakat menolak rencana tersebut. Salah satunya kritik datang dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen menilai jangan rencana, memiliki niat untuk mengambil pajak dari sembako sudah salah atau tidak tepat, apalagi jika benar-benar diberlakukan.

"Di tengah pandemi gini, punya niat saja di pikiran ingin majaki sembako dan lain-lain sudah salah dan tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan," kata Jansen seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @jansen_jsp, Jumat 11 Juni 2021.

Jansen menyarankan kepada pemerintah untuk memberhentikan sementara proyek-proyek infrastruktur besar agar anggaran pemerintah bisa terkendali.



"Di tengah pandemi gini, punya niat saja dipikiran ingin majaki sembako dll sudah salah dan tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan. Proyek-proyek mercusuar itu saja tahan dulu bos, agar budget pemerintah terkendali dan rasional. Jangan demi beton, periuk rakyat dipajaki. Demokrat menolak ini," katanya.