Politikus Golkar Minta Pemerintah Tunda Pajak Sembako
Sabtu, 12 Juni 2021 - 12:03 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyarankan pemerintah untuk menunda mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako. Sebab, menurut politikus Partai Golkar ini, saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu.
"Saran buat pemerintah agar menunda pengenaan PPN pada sembako sampai saat yang tepat," kata Mekeng kepada SINDOnews, Sabtu (12/6/2021).
Dia menilai, pengenaan pajak pada sembako akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab, PPN itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
Baca juga: Putkom Minta Rencana Pajaki Sembako dan Pendidikan Ditinjau Ulang
"Sisi positif tentunya ada di pemerintah sebagai tambahan penerimaan negara, namun PPN ini akan berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga bisa berpengaruh pada daya beli," tuturnya.
Baca juga: Rocky Gerung Bilang Pajak Sembako Bebani Emak-Emak dan Anak Perempuan
Selain itu, pengenaan pajak pada sembako mengharuskan masyarakat untuk membuat pembelanjaan skala prioritas. "Ya masyarakat harus membuat pembelanjaan yang ada skala prioritasnya agar dengan penghasilan yang tetap, namun kehidupan tetap berlanjut," pungkasnya.
"Saran buat pemerintah agar menunda pengenaan PPN pada sembako sampai saat yang tepat," kata Mekeng kepada SINDOnews, Sabtu (12/6/2021).
Dia menilai, pengenaan pajak pada sembako akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab, PPN itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
Baca juga: Putkom Minta Rencana Pajaki Sembako dan Pendidikan Ditinjau Ulang
"Sisi positif tentunya ada di pemerintah sebagai tambahan penerimaan negara, namun PPN ini akan berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga bisa berpengaruh pada daya beli," tuturnya.
Baca juga: Rocky Gerung Bilang Pajak Sembako Bebani Emak-Emak dan Anak Perempuan
Selain itu, pengenaan pajak pada sembako mengharuskan masyarakat untuk membuat pembelanjaan skala prioritas. "Ya masyarakat harus membuat pembelanjaan yang ada skala prioritasnya agar dengan penghasilan yang tetap, namun kehidupan tetap berlanjut," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
