Prabowo Diminta Tampil ke Publik Jelaskan PPN 12%
Selasa, 24 Desember 2024 - 16:51 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal meminta Presiden Prabowo Subianto tampil ke publik jelaskan PPN 12%. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta tampil ke publik untuk menjelaskan sikap dan alasan pemerintahannya menaikkan PPN 12% . Prabowo harus mampu menjelaskan manfaat dan ekses kenaikan PPN tersebut kepada rakyat Indonesia.
"Meski regulasi dan aturan turunan sudah sangat jelas, tetapi rasanya perlu Pak Prabowo menyampaikan langsung kepada publik. Setidaknya untuk menunjukkan motif kebijakan kenaikan PPN dan keberpihakannya terhadap rakyat banyak. Misalnya, mengapa pemerintahan Prabowo tidak menunda kenaikan PPN," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal dalam keterangan kepada awak media, Selasa (24/12/2024).
Azhari sangat menyayangkan adanya kebijakan yang memberatkan rakyat tersebut. "Dalam masa 100 hari ini, kinerja Presiden Prabowo ada dalam perhatian dan pengawasan publik. Semestinya dalam periode ini, Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang populer dan bukan sebaliknya," katanya.
Menurutnya, Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih, dan seluruh partai politik memiliki andil dalam keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang lepas tanggung jawab atas kebijakan tersebut.
"Meski regulasi dan aturan turunan sudah sangat jelas, tetapi rasanya perlu Pak Prabowo menyampaikan langsung kepada publik. Setidaknya untuk menunjukkan motif kebijakan kenaikan PPN dan keberpihakannya terhadap rakyat banyak. Misalnya, mengapa pemerintahan Prabowo tidak menunda kenaikan PPN," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal dalam keterangan kepada awak media, Selasa (24/12/2024).
Azhari sangat menyayangkan adanya kebijakan yang memberatkan rakyat tersebut. "Dalam masa 100 hari ini, kinerja Presiden Prabowo ada dalam perhatian dan pengawasan publik. Semestinya dalam periode ini, Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang populer dan bukan sebaliknya," katanya.
Menurutnya, Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih, dan seluruh partai politik memiliki andil dalam keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang lepas tanggung jawab atas kebijakan tersebut.
Lihat Juga :
