DPP PROJO: Copot Pejabat yang Sabotase Gaji Nakes COVID-19!
Selasa, 08 Juni 2021 - 14:54 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko mengutarakan bahwa jika keterlambatan gaji atau tunjangan sampai seminggu di awal penanganan COVID-19 tahun lalu tentunya masih bisa dipahami. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Garis depan peperangan melawan COVID-19 jelas berada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, terutama yang khusus menangani pasien COVID-19. Tapi keluhan gaji dan tunjangan para tenaga kesehatan (Nakes) tidak kunjung ditangani dengan baik.
"Ini menyedihkan. Ibaratnya berperang, prajurit tidak diberi senjata," ujar Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko dalam keterangan pers pada Selasa (8/06/2021).
Handoko mengutarakan bahwa jika keterlambatan gaji atau tunjangan sampai seminggu di awal penanganan COVID-19 tahun lalu tentunya masih bisa dipahami. Penanganan pandemi ini memang memerlukan pengurusan yang masif, apalagi Indonesia belum berpengalaman menangani pandemi seperti ini.
Setelah setahun menangani pandemi COVID-19, kini masih ada Nakes yang terpaksa berdemonstrasi menuntut gaji atau tunjangan mereka. Menurut DPP PROJO, masalah ini sudah tidak dapat ditoleransi.
Dia menilai Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus segera bertindak dan berkoordinasi secara ketat. “Pejabat yang memperlambat gaji atau tunjangan Nakes harusnya dihukum, bisa dicopot dari jabatan atau dipecat. Bahkan kalau terbukti bermotif kriminal, ya dilaporkan ke penegak hukum,” tegas Handoko.
DPP PROJO mencontohkan insentif bagi Nakes di Provinsi Banten belum cair. Bahkan sebulan lalu ada tuntutan dari perwakilan Nakes Wisma Atlet yang mengadu ke LSM karena insentif mereka disunat dan dibayarkan terlambat.
“Ini zaman transfer digital, masak bisa dipotong? BPKP dan KPK perlu memeriksa keluhan teman-teman Nakes," kata Sekjen DPP PROJO Handoko.
"Ini menyedihkan. Ibaratnya berperang, prajurit tidak diberi senjata," ujar Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko dalam keterangan pers pada Selasa (8/06/2021).
Handoko mengutarakan bahwa jika keterlambatan gaji atau tunjangan sampai seminggu di awal penanganan COVID-19 tahun lalu tentunya masih bisa dipahami. Penanganan pandemi ini memang memerlukan pengurusan yang masif, apalagi Indonesia belum berpengalaman menangani pandemi seperti ini.
Setelah setahun menangani pandemi COVID-19, kini masih ada Nakes yang terpaksa berdemonstrasi menuntut gaji atau tunjangan mereka. Menurut DPP PROJO, masalah ini sudah tidak dapat ditoleransi.
Dia menilai Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus segera bertindak dan berkoordinasi secara ketat. “Pejabat yang memperlambat gaji atau tunjangan Nakes harusnya dihukum, bisa dicopot dari jabatan atau dipecat. Bahkan kalau terbukti bermotif kriminal, ya dilaporkan ke penegak hukum,” tegas Handoko.
DPP PROJO mencontohkan insentif bagi Nakes di Provinsi Banten belum cair. Bahkan sebulan lalu ada tuntutan dari perwakilan Nakes Wisma Atlet yang mengadu ke LSM karena insentif mereka disunat dan dibayarkan terlambat.
“Ini zaman transfer digital, masak bisa dipotong? BPKP dan KPK perlu memeriksa keluhan teman-teman Nakes," kata Sekjen DPP PROJO Handoko.
(kri)
tulis komentar anda