Legislator PDIP: Pengadaan Alutsista Baru Wacana, di mana Kerugian Negaranya?

Diketahui, Kemenhan dalam meremajakan alutsista mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.

Hasanuddin mengharapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui rencana pengadaan alutsista itu, walaupun tidak sepenuhnya. Dia menilai persetujuan Presiden akan sangat mengakselerasi modernisasi Alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent cukup tinggi.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," katanya.

Sementara itu, pengamat militer Khairul Fahmi menilai skema pinjaman luar negeri untuk mendukung rencana pengadaan itu sah-sah saja dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Dia berpendapat, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, angka yang dialokasikan pemerintah untuk Alutsista selama 25 tahun itu sejatinya berada pada kisaran Rp11,4%.

"Apalagi jika angka Rp15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7% setiap tahunnya," ujar Fahmi.

Dia menambahkan, jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun. "Asumsinya, sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.

Dilema dalam sistem pertahanan Indonesia diharapkan bisa terjawab dan pembangunan kesejahteraan juga terus berjalan.