Mahfud MD Sebut Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan dan Dialog untuk Bangun Papua

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud bahwasanya Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. Dia pun mendukung KKB dimasukkan ke dalam klasifikasi teroris. "Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia. Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan," ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. Menurut dia, masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah. "Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran," katanya.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Tokoh Papua Yorrys Raweyai, menuturkan perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam masalah Papua teruslah muncul.

Menurut Yorrys, masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda. Shingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. "Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua," ajak Yorrys.

Dialog kali ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.

Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, serta BIN.