Mahfud MD Sebut Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan dan Dialog untuk Bangun Papua

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD kembali menggelar dialog terkait Papua dengan kalangan aktivis HAM, akademisi, serta para tokoh. Dalam dialog yang digelar Kamis, 27 Mei 2021, yang dibahas adalah tentang pembangunan Papua.

Dalam dialog ini, Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah dalam membangun Papua melakukan pendekatan kesejahteraan dan dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai. Dia mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerja sama dengan sejumlah universitas, sebanyak 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua.

"Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya delapan persen yang menolak," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis.



Dari delapan persen sisanya tersebut, sambung Mahfud, terbagi ke dalam tiga kategori, antara lain yang bergerak di jalur politik, klandestin, dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) .

"Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua," paparnya.



Di kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Papua amatlah tinggi. Menurut dia, belum ada Presiden Indonesia yang mengunjungi Papua dengan jumlah sebanyak Presiden Jokowi.

"Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai," Moeldoko.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud bahwasanya Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. Dia pun mendukung KKB dimasukkan ke dalam klasifikasi teroris. "Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia. Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan," ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. Menurut dia, masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah. "Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran," katanya.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Tokoh Papua Yorrys Raweyai, menuturkan perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam masalah Papua teruslah muncul.

Menurut Yorrys, masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda. Shingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. "Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua," ajak Yorrys.

Dialog kali ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.

Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, serta BIN.