Komisi II Minta KPU Perkuat Keamanan Sistem TI
Jum'at, 22 Mei 2020 - 18:19 WIB
Komisi II DPR meminta KPU untuk memperkuat keamanan data dan sistem teknologi informasi (TI). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, Indonesia digegerkan dengan dugaan pembobolan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini tentu cukup mengkhawatirkan karena data pribadi masyarakat bisa berpindah ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. (Baca juga:Pengamat Sarankan Pilkada Serentak Tetap Digelar Tahun Ini)
Komisi II DPR meminta KPU untuk memperkuat keamanan data dan sistem teknologi informasi (TI). Permintaan ini tidak lepas dari dugaan bocornya 2,3 juta data warga Indonesia yang diretas dari sistem KPU. (Baca juga:Andi Nurpati: Tidak Ada Gunanya Meng-hack Data Pemilih di KPU)
“KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga keamanan data. Juga menjadikan ini pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan TI. Ini sangat berkaitan erat dengan trust dan kredibilitas di mata masyarakat,” ujar anggota Komisi II Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (22/5/2020).
Pada Kamis (21/5/2020), akun @underthebreach mengklaim telah “mencomot” data 2,3 juta pemilih dari sistem KPU. Dalam cuitanya, dia mengklaim telah mendapatkan data pribadi, seperti nama, alamat, nomor ID, dan tanggal lahir.
Sampai detik ini belum diketahui kebenaran klaim tersebut. Namun, Mardani meminta adanya audit terhadap sistem TI KPU. Ini untuk menghindari terulangnya peristiwa yang sama. “Harus ada audit menyeluruh oleh konsultan independen. Nanti jadi bahan masukan untuk perbaikan kedepannya,” tutur Ketua DPP PKS itu.
Di era jaringan seperti ini keamanan data itu penting. Peristiwa ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan KPU untuk meninjau ulang keamanan data kependudukan nasional. Saat ini, data masyarakat Indonesia sudah dalam bentuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). “Tentu membutuhkan penguatan secara kontinyu agar aman dari peretasan. Agar tidak mendatangkan bencana nasional,” katanya.
KPU sendiri belum banyak menanggapi klaim akun @underthebreach. Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan tengah mengecek data internal di server. “Koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Komisi II DPR meminta KPU untuk memperkuat keamanan data dan sistem teknologi informasi (TI). Permintaan ini tidak lepas dari dugaan bocornya 2,3 juta data warga Indonesia yang diretas dari sistem KPU. (Baca juga:Andi Nurpati: Tidak Ada Gunanya Meng-hack Data Pemilih di KPU)
“KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga keamanan data. Juga menjadikan ini pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan TI. Ini sangat berkaitan erat dengan trust dan kredibilitas di mata masyarakat,” ujar anggota Komisi II Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (22/5/2020).
Pada Kamis (21/5/2020), akun @underthebreach mengklaim telah “mencomot” data 2,3 juta pemilih dari sistem KPU. Dalam cuitanya, dia mengklaim telah mendapatkan data pribadi, seperti nama, alamat, nomor ID, dan tanggal lahir.
Sampai detik ini belum diketahui kebenaran klaim tersebut. Namun, Mardani meminta adanya audit terhadap sistem TI KPU. Ini untuk menghindari terulangnya peristiwa yang sama. “Harus ada audit menyeluruh oleh konsultan independen. Nanti jadi bahan masukan untuk perbaikan kedepannya,” tutur Ketua DPP PKS itu.
Di era jaringan seperti ini keamanan data itu penting. Peristiwa ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan KPU untuk meninjau ulang keamanan data kependudukan nasional. Saat ini, data masyarakat Indonesia sudah dalam bentuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). “Tentu membutuhkan penguatan secara kontinyu agar aman dari peretasan. Agar tidak mendatangkan bencana nasional,” katanya.
KPU sendiri belum banyak menanggapi klaim akun @underthebreach. Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan tengah mengecek data internal di server. “Koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(cip)
tulis komentar anda