Dukungan PDIP dan PBNU ke Nadiem Makarim Diyakini Bukan Tanpa Syarat

Meski demikian, kata Karyono, tentu semua kembali pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. Itu adalah hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi.

Karenanya pertemuan Nadiem dengan Megawati tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle. Tapi bisa juga, pertemuan tersebut menjadi isyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PBNU.

Lebih lanjut dia melihat, tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.

"Tapi di sisi lain, pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang relijius nasionalis, dan PDIP yang nasionalis relijius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat: Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf; Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan Islam "rahmatan lilalamin" dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," pungkas dia.