DPD: Pemerintah Sebaiknya Siapkan Aturan Larangan Mudik
Sabtu, 18 April 2020 - 14:49 WIB
Anggota DPD RI Fahira Idris ingin pemerintah lebih tegas lagi dengan menerbitkan aturan larang mudik Lebaran 2020. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Mudik merupakan ritual tahunan di Indonesia. Tahun ini, sepertinya akan ada perbedaan mengingat saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.
Pemerintah tidak melarang secara keras masyarakat untuk pulang kampung. Yang ada hanya imbauan untuk tidak bergerak dari tempatnya masing-masing saat ini. Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris ingin pemerintah lebih tegas lagi dengan menerbitkan aturan larang mudik Lebaran 2020.
“Aturan larangan mudik penting sebagai bagian integral dan terpadu dalam upaya bangsa ini melawan, mencegah, dan menghentikan penyebaran COVID-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (18/04/2020).
Kehadiran aturan itu juga akan sejalan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besara (PSBB) yang sekarang dijalankan di beberapa wilayah, seperti Jabotabek. Fahira mendorong pemerintah untuk menyusun dan merumuskan secara tepat pelarangan mudik. Langkah ini sebagai antisipasi apabila kegiatan mudik tidak dimungkinkan dilaksanakan.
Putri dari Politisi Senior Golkar Fahmi Idris itu menuturkan semua opsi, rencana, dan kebijakan harus dipersiapkan secara matang menghadapi kondisi apapun. Harapan besar tentunya pandemi COVID-19 ini segera berhenti.
“Tetapi dalam situasi seperti saat ini tidak ada salahnya kita mempersiapkan berbagai skenario. Salah satunya mulai memformulasikan aturan larangan mudik sehingga jika nanti dilarang, kita sudah siap dengan aturan yang tepat dan komprehensif. Juga termasuk solusi dampak ekonomi dan sosial dari larangan ini,” tuturnya.
Tantangan penanganan wabah adalah pemerintah dan masyarakat berpacu dengan waktu. Untuk itu, kebijakan, keputusan, aksi yang diambil harus dinamis sesuai dengan evaluasi dan kondisi terkini. Imbauan yang sekarang digaungkan memang baik tapi alangkah baiknya menyiapkan langkah antisipatif.
Fahira mengapresiasi pemerintah yang sudah melarang PNS, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk tidak mudik. Juga membatalkan semua kegiatan rutin mudik gratis.
“PSBB kemudian diikuti dengan aturan larangan mudik yang tegas akan berdampak signifikan menahan laju penyebaran COVID-19. Kerja-kerja bangsa ini ke depan dalam melawan COVID-19 bisa lebih fokus dan maksimal,” tandasnya.
Pemerintah tidak melarang secara keras masyarakat untuk pulang kampung. Yang ada hanya imbauan untuk tidak bergerak dari tempatnya masing-masing saat ini. Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris ingin pemerintah lebih tegas lagi dengan menerbitkan aturan larang mudik Lebaran 2020.
“Aturan larangan mudik penting sebagai bagian integral dan terpadu dalam upaya bangsa ini melawan, mencegah, dan menghentikan penyebaran COVID-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (18/04/2020).
Kehadiran aturan itu juga akan sejalan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besara (PSBB) yang sekarang dijalankan di beberapa wilayah, seperti Jabotabek. Fahira mendorong pemerintah untuk menyusun dan merumuskan secara tepat pelarangan mudik. Langkah ini sebagai antisipasi apabila kegiatan mudik tidak dimungkinkan dilaksanakan.
Putri dari Politisi Senior Golkar Fahmi Idris itu menuturkan semua opsi, rencana, dan kebijakan harus dipersiapkan secara matang menghadapi kondisi apapun. Harapan besar tentunya pandemi COVID-19 ini segera berhenti.
“Tetapi dalam situasi seperti saat ini tidak ada salahnya kita mempersiapkan berbagai skenario. Salah satunya mulai memformulasikan aturan larangan mudik sehingga jika nanti dilarang, kita sudah siap dengan aturan yang tepat dan komprehensif. Juga termasuk solusi dampak ekonomi dan sosial dari larangan ini,” tuturnya.
Tantangan penanganan wabah adalah pemerintah dan masyarakat berpacu dengan waktu. Untuk itu, kebijakan, keputusan, aksi yang diambil harus dinamis sesuai dengan evaluasi dan kondisi terkini. Imbauan yang sekarang digaungkan memang baik tapi alangkah baiknya menyiapkan langkah antisipatif.
Fahira mengapresiasi pemerintah yang sudah melarang PNS, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk tidak mudik. Juga membatalkan semua kegiatan rutin mudik gratis.
“PSBB kemudian diikuti dengan aturan larangan mudik yang tegas akan berdampak signifikan menahan laju penyebaran COVID-19. Kerja-kerja bangsa ini ke depan dalam melawan COVID-19 bisa lebih fokus dan maksimal,” tandasnya.
(kri)
tulis komentar anda