Melemahnya Oposisi dan Presiden 3 Periode Bawa Indonesia ke Absolutisme Kekuasaan
Sabtu, 20 Maret 2021 - 09:03 WIB
Melemahnya oposisi saat ini dan wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai bakal membawa Indonesia ke arah absolutisme kekuasaan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Melemahnya oposisi saat ini dan wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai bakal membawa Indonesia ke arah absolutisme kekuasaan. Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute Usman Hamid menilai wacana jabatan presiden tiga periode menciderai demokrasi.
Jika periode jabatan presiden ditambah, Indonesia dinilai terancam terjerumus kembali pada absolutisme kekuasaan seperti orde baru. “Jabatan presiden tiga periode menciderai demokrasi dan mengkhianati cita-cita Reformasi 1998. Pembatasan kekuasaan sudah menjadi pilihan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan lagi ada wacana itu," kata Usman Hamid, Sabtu (20/3/2021).
Dia menilai wacana jabatan presiden tiga periode membuat situasi demokrasi Indonesia yang saat ini memburuk akan menjadi semakin buruk. Ada tiga tahap dalam proses kemunduran demokrasi. Menurut dia, Indonesia sudah masuk tahap regresi yang pertama, yaitu berkurangnya kualitas kebebasan berpendapat dan ruang publik untuk kritik dan protes. Kemunduran kedua, kata dia, sudah mulai dirasakan yaitu melemahnya oposisi partai-partai politik.
Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres 2019 dan seharusnya menjadi oposisi justru merapat ke istana. Sementara, Partai Demokrat yang sudah menyatakan diri sebagai oposisi tengah dalam kemelut yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko.
“Melemahnya oposisi dan wacana tiga periode hanya membawa Indonesia ke arah absolutisme kekuasaan. Kalau wacana tiga periode itu benar-benar terjadi, maka mutu pemilihan umum terancam di ujung tanduk. Bahkan itu bisa mengakhiri masa demokrasi di Indonesia. Wacana itu harus ditinggalkan agar sirkulasi kepemimpinan nasional berlangsung sehat.," kata Usman.
Dirinya menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan menolak dengan tegas wacana jabatan presiden menjadi tiga periode. Usman meminta komitmen Presiden Jokowi atas sikap penolakannya tersebut. “Kami juga mendesak para politisi untuk tidak mewacanakan hal tersebut dan fokus pada penanganan pandemik demi kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi warga masyarakat,” kata Usman yang juga Direktur Amnesty Internasional Indonesia ini.
Lihat Juga: Daftar Komandan Paspampres Sukses Raih Jenderal Bintang 4, Tiga di Antaranya Perisai Hidup Jokowi
Jika periode jabatan presiden ditambah, Indonesia dinilai terancam terjerumus kembali pada absolutisme kekuasaan seperti orde baru. “Jabatan presiden tiga periode menciderai demokrasi dan mengkhianati cita-cita Reformasi 1998. Pembatasan kekuasaan sudah menjadi pilihan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan lagi ada wacana itu," kata Usman Hamid, Sabtu (20/3/2021).
Dia menilai wacana jabatan presiden tiga periode membuat situasi demokrasi Indonesia yang saat ini memburuk akan menjadi semakin buruk. Ada tiga tahap dalam proses kemunduran demokrasi. Menurut dia, Indonesia sudah masuk tahap regresi yang pertama, yaitu berkurangnya kualitas kebebasan berpendapat dan ruang publik untuk kritik dan protes. Kemunduran kedua, kata dia, sudah mulai dirasakan yaitu melemahnya oposisi partai-partai politik.
Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres 2019 dan seharusnya menjadi oposisi justru merapat ke istana. Sementara, Partai Demokrat yang sudah menyatakan diri sebagai oposisi tengah dalam kemelut yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko.
“Melemahnya oposisi dan wacana tiga periode hanya membawa Indonesia ke arah absolutisme kekuasaan. Kalau wacana tiga periode itu benar-benar terjadi, maka mutu pemilihan umum terancam di ujung tanduk. Bahkan itu bisa mengakhiri masa demokrasi di Indonesia. Wacana itu harus ditinggalkan agar sirkulasi kepemimpinan nasional berlangsung sehat.," kata Usman.
Dirinya menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan menolak dengan tegas wacana jabatan presiden menjadi tiga periode. Usman meminta komitmen Presiden Jokowi atas sikap penolakannya tersebut. “Kami juga mendesak para politisi untuk tidak mewacanakan hal tersebut dan fokus pada penanganan pandemik demi kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi warga masyarakat,” kata Usman yang juga Direktur Amnesty Internasional Indonesia ini.
Lihat Juga: Daftar Komandan Paspampres Sukses Raih Jenderal Bintang 4, Tiga di Antaranya Perisai Hidup Jokowi
(cip)
tulis komentar anda