Doni Monardo Curhat ke Komisi VIII: Tren Bencana Naik, Anggaran Turun Setiap Tahun
Selasa, 16 Maret 2021 - 18:27 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo berharap DPR bisa menambah anggaran untuk penanganan bencana. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Doni Monardo menyatakan, pagu anggaran untuk penanganan bencana setiap tahun menurun. Padahal tren bencana di Indonesia mengalami peningkatan.
Doni mengatakan, tren penurunan itu terjadi mulai dari pagu anggaran tahun 2015 hingga 2020. Hal itu disampaikan Doni dalam paparan rapat bersama dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
"Kami juga laporkan bahwa pagu anggaran rutin BNPB beberapa tahun belakangan ini menujukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2015, pagu anggaran BNPB sebesar Rp1,661 triliun, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp1,653 triliun," tutur Doni.
(Baca: Doni Monardo Sebut 3 Bulan Terakhir Angka Kasus Aktif COVID-19 Menurun)
Sementara, kata Doni, pagu anggaran pada tahun 2017 turun menjadi Rp1,084 triliun atau menurun 34 persen. Untuk tahun 2018 pagu anggaran kembali mengalami penurunan sebesar 30 persen, menjadi Rp 748 miliar.
"Sedangkan tahun 2019 turun menjadi Rp614 miliar itu turun 17,9 persen dan pada tahun 2020 sebesar Rp430 miliar atau turun 26,6 persen dan pada tahun 2021 sebesar Rp481 miliar," ujarnya.
Doni menjelaskan berdasarkan data tersebut tercatat pagu anggaran rata-rata mengalami penurunan sebesar 22,08 persen setiap tahunnya. Penurunan pagu anggaran tersebut yang dinilai tidak sebanding dengan tren bencana yang kian meningkat.
(Baca: Gatot Nurmantyo Bicara Manuver Moeldoko: Tidak Mencerminkan Kehormatan Prajurit)
Maka itu, mantan Danjen Kopassus yang juga bertugas menjadi Ketua Satgas penanganan Covid-19 itu berharap, ke depan ada tambahan anggaran bencana. Hal itu dikatakan Doni mengingat kebutuhan BNPB yang juga bertambah.
"Sedangkan kejadian bencana menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas," kata Doni.
"Diharapkan ke depan anggaran rutin BNPB dapat ditambah mengingat kebutuhan yang meningkat," pungkasnya.
Doni mengatakan, tren penurunan itu terjadi mulai dari pagu anggaran tahun 2015 hingga 2020. Hal itu disampaikan Doni dalam paparan rapat bersama dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
"Kami juga laporkan bahwa pagu anggaran rutin BNPB beberapa tahun belakangan ini menujukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2015, pagu anggaran BNPB sebesar Rp1,661 triliun, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp1,653 triliun," tutur Doni.
(Baca: Doni Monardo Sebut 3 Bulan Terakhir Angka Kasus Aktif COVID-19 Menurun)
Sementara, kata Doni, pagu anggaran pada tahun 2017 turun menjadi Rp1,084 triliun atau menurun 34 persen. Untuk tahun 2018 pagu anggaran kembali mengalami penurunan sebesar 30 persen, menjadi Rp 748 miliar.
"Sedangkan tahun 2019 turun menjadi Rp614 miliar itu turun 17,9 persen dan pada tahun 2020 sebesar Rp430 miliar atau turun 26,6 persen dan pada tahun 2021 sebesar Rp481 miliar," ujarnya.
Doni menjelaskan berdasarkan data tersebut tercatat pagu anggaran rata-rata mengalami penurunan sebesar 22,08 persen setiap tahunnya. Penurunan pagu anggaran tersebut yang dinilai tidak sebanding dengan tren bencana yang kian meningkat.
(Baca: Gatot Nurmantyo Bicara Manuver Moeldoko: Tidak Mencerminkan Kehormatan Prajurit)
Maka itu, mantan Danjen Kopassus yang juga bertugas menjadi Ketua Satgas penanganan Covid-19 itu berharap, ke depan ada tambahan anggaran bencana. Hal itu dikatakan Doni mengingat kebutuhan BNPB yang juga bertambah.
"Sedangkan kejadian bencana menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas," kata Doni.
"Diharapkan ke depan anggaran rutin BNPB dapat ditambah mengingat kebutuhan yang meningkat," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda