Jika Moeldoko Disahkan Jadi Ketum Demokrat, Negara Sedang Sakit

Pangi meyakini institusi Polri sudah mengetahui dalang dibalik kudeta Partai Demokrat. Sayangnya, Pangi menilai Polri tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia menduga dalang kudeta Partai Demokrat sangat dekat dengan kekuasaan.

"Sekarang ada Moeldoko tuh di KSP, gimana caranya Moeldoko tidak ada kaitan dengan KSP, dengan presiden, ini Moeldoko kan emang orang Istana, kecuali Moeldoko diberhentikan, baru dikaitkannya, ini enggak ada kaitan dengan presiden, iya karena Moeldoko sudah diberhentikan," beber Pangi.

"Kalau yang disahkan mana nanti, ya kalau LKLP-nya Moeldoko yang DPC tidak hadir, DPD enggak ada, kemudian kuorumnya engga ada, enggak tercapai, kemudian Moeldoko bukan pengurus partai, bukan kader, tiba-tiba yang disahkan itu, ya negara sakit menurut saya," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen Marbun menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat

"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun, Jumat, 5 Maret 2021.

Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deliserdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.