Jika Moeldoko Disahkan Jadi Ketum Demokrat, Negara Sedang Sakit
Minggu, 07 Maret 2021 - 10:25 WIB
loading...
Presiden Jokowi bersama KSP Moeldoko. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kisruh Partai Demokrat bakal memasuki babak baru jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham sudah memastikan akan memproses hasil KLB yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat itu.
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika pemerintah diwakili Kemenkumham ternyata mengesahkan KLB Deli Serdang atau Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat, maka dipastikan negara sedang sakit.
"Kalau negara sedang sakit, dilegalkan itu KLB Deliserdang. Pertanyaannya negara sakit atau masih waras?," kata Pangi kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/3/2021).
Baca juga: Loyalis AHY: Pemerintah Wajib Lindungi Demokrat dari Ancaman Moeldoko
Berkaca dari beberapa kasus dualisme partai sebelumnya, Pangi memprediksi Kemenkumham bakal tetap mengesahkan KLB di Deliserdang. Sebab, kata Pangi, Kemenkumham kerap mengesahkan sejumlah KLB partai lain yang dianggapnya justru bodong atau abal-abal.
"Ya hampir tidak ada sih Kemenkumham tidak mengesahkan KLB selama ini. Tanda-tanda negara lagi sakit, sakit dalam penegakan hukum, korupsi, sakit dalam demokrasi, iklim demokrasi dirusak, partai-partai dihabisi," ungkap Pangi.
"Kalau memang hukum ditegakkan, harusnya KLB itu dibubarkan, tapi kan enggak ada yang bisa bubarkan. Karena dia tahu kapolrinya engga punya kemampuan, karena tahu sumber kekuasaannya dimana," imbuhnya.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
Pangi meyakini institusi Polri sudah mengetahui dalang dibalik kudeta Partai Demokrat. Sayangnya, Pangi menilai Polri tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia menduga dalang kudeta Partai Demokrat sangat dekat dengan kekuasaan.
"Sekarang ada Moeldoko tuh di KSP, gimana caranya Moeldoko tidak ada kaitan dengan KSP, dengan presiden, ini Moeldoko kan emang orang Istana, kecuali Moeldoko diberhentikan, baru dikaitkannya, ini enggak ada kaitan dengan presiden, iya karena Moeldoko sudah diberhentikan," beber Pangi.
"Kalau yang disahkan mana nanti, ya kalau LKLP-nya Moeldoko yang DPC tidak hadir, DPD enggak ada, kemudian kuorumnya engga ada, enggak tercapai, kemudian Moeldoko bukan pengurus partai, bukan kader, tiba-tiba yang disahkan itu, ya negara sakit menurut saya," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen Marbun menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat
"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun, Jumat, 5 Maret 2021.
Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deliserdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika pemerintah diwakili Kemenkumham ternyata mengesahkan KLB Deli Serdang atau Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat, maka dipastikan negara sedang sakit.
"Kalau negara sedang sakit, dilegalkan itu KLB Deliserdang. Pertanyaannya negara sakit atau masih waras?," kata Pangi kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/3/2021).
Baca juga: Loyalis AHY: Pemerintah Wajib Lindungi Demokrat dari Ancaman Moeldoko
Berkaca dari beberapa kasus dualisme partai sebelumnya, Pangi memprediksi Kemenkumham bakal tetap mengesahkan KLB di Deliserdang. Sebab, kata Pangi, Kemenkumham kerap mengesahkan sejumlah KLB partai lain yang dianggapnya justru bodong atau abal-abal.
"Ya hampir tidak ada sih Kemenkumham tidak mengesahkan KLB selama ini. Tanda-tanda negara lagi sakit, sakit dalam penegakan hukum, korupsi, sakit dalam demokrasi, iklim demokrasi dirusak, partai-partai dihabisi," ungkap Pangi.
"Kalau memang hukum ditegakkan, harusnya KLB itu dibubarkan, tapi kan enggak ada yang bisa bubarkan. Karena dia tahu kapolrinya engga punya kemampuan, karena tahu sumber kekuasaannya dimana," imbuhnya.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
Pangi meyakini institusi Polri sudah mengetahui dalang dibalik kudeta Partai Demokrat. Sayangnya, Pangi menilai Polri tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia menduga dalang kudeta Partai Demokrat sangat dekat dengan kekuasaan.
"Sekarang ada Moeldoko tuh di KSP, gimana caranya Moeldoko tidak ada kaitan dengan KSP, dengan presiden, ini Moeldoko kan emang orang Istana, kecuali Moeldoko diberhentikan, baru dikaitkannya, ini enggak ada kaitan dengan presiden, iya karena Moeldoko sudah diberhentikan," beber Pangi.
"Kalau yang disahkan mana nanti, ya kalau LKLP-nya Moeldoko yang DPC tidak hadir, DPD enggak ada, kemudian kuorumnya engga ada, enggak tercapai, kemudian Moeldoko bukan pengurus partai, bukan kader, tiba-tiba yang disahkan itu, ya negara sakit menurut saya," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen Marbun menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat
"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun, Jumat, 5 Maret 2021.
Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deliserdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.
(abd)
Lihat Juga :
