Kuasai Demokrat, Batu Loncatan Moeldoko Menuju Pilpres 2024?
Sabtu, 06 Maret 2021 - 08:52 WIB
Moeldoko. Foto/Dok SINDO PHOTO
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dibikin dan dihadiri kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Inikah awal langkah bagi Moeldoko untuk bertarung di Pilpres 2024 ?
Nama Moeldoko belakangan ini masuk bursa kandidat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di beberapa lembaga survei. Namun, elektabilitasnya masih sangat kecil alias selalu di urutan buncit. Misalnya di survei terbaru Index Politika Indonesia yang diumumkan secara daring pada Minggu 7 Februari 2021, Moeldoko bertengger di posisi buncit dengan elektabilitas 0,8%.
Kemudian, versi survei 3-8 Februari 2021 yang dilakukan Lembaga survei Parameter Politik Indonesia dan diumumkan pada Senin 24 Februari 2021, elektabilitas Moeldoko hanya 0,2 persen. Di survei yang dilakukan lembaga survei Indometer, elektabilitas Moeldoko merangkak naik walaupun masih sangat kecil.
Moeldoko dari 0,3% pada Juli 2020 kemudian menjadi 0,5% pada Oktober 2020 dan kini 1,0% berdasarkan survei yang dilakukan Indometer pada 1-10 Februari 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden, dan diumumkan pada Kamis 18 Februari 2021.
Baca juga: SBY Sebut Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Tidak Sah, Ini Penjelasannya
Nama Moeldoko juga masuk di daftar kandidat Pilpres simulasi semi terbuka Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei LSI yang dilakukan dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021 dan diumumkan pada 22 Februari 2021, nama Moeldoko 0,0%. Lalu, mungkinkah KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara itu menjadi batu loncatan Moeldoko untuk melaju ke Pilpres 2024?
"KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat apakah bisa jadi batu loncatan nyapres 2024? Itu bergantung," ujar Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (5/3/2021).
Karena, kata Arif, setelah KLB di Sibolangit itu akan terbentuk kepengurusan kembar, kepemimpinan Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga, kata dia, pertarungan selanjutnya adalah memperebutkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lihat Juga: Ganjar Ungkap Masa Depannya Usai Kontestasi Pilpres, Singgung Jadi Oposisi hingga Pilkada
Nama Moeldoko belakangan ini masuk bursa kandidat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di beberapa lembaga survei. Namun, elektabilitasnya masih sangat kecil alias selalu di urutan buncit. Misalnya di survei terbaru Index Politika Indonesia yang diumumkan secara daring pada Minggu 7 Februari 2021, Moeldoko bertengger di posisi buncit dengan elektabilitas 0,8%.
Kemudian, versi survei 3-8 Februari 2021 yang dilakukan Lembaga survei Parameter Politik Indonesia dan diumumkan pada Senin 24 Februari 2021, elektabilitas Moeldoko hanya 0,2 persen. Di survei yang dilakukan lembaga survei Indometer, elektabilitas Moeldoko merangkak naik walaupun masih sangat kecil.
Moeldoko dari 0,3% pada Juli 2020 kemudian menjadi 0,5% pada Oktober 2020 dan kini 1,0% berdasarkan survei yang dilakukan Indometer pada 1-10 Februari 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden, dan diumumkan pada Kamis 18 Februari 2021.
Baca juga: SBY Sebut Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Tidak Sah, Ini Penjelasannya
Nama Moeldoko juga masuk di daftar kandidat Pilpres simulasi semi terbuka Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei LSI yang dilakukan dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021 dan diumumkan pada 22 Februari 2021, nama Moeldoko 0,0%. Lalu, mungkinkah KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara itu menjadi batu loncatan Moeldoko untuk melaju ke Pilpres 2024?
"KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat apakah bisa jadi batu loncatan nyapres 2024? Itu bergantung," ujar Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (5/3/2021).
Karena, kata Arif, setelah KLB di Sibolangit itu akan terbentuk kepengurusan kembar, kepemimpinan Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga, kata dia, pertarungan selanjutnya adalah memperebutkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lihat Juga: Ganjar Ungkap Masa Depannya Usai Kontestasi Pilpres, Singgung Jadi Oposisi hingga Pilkada
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda