Sistem Terintegrasi Dorong Performa Kepelabuhan Indonesia
Kamis, 18 Februari 2021 - 18:58 WIB
Pemerhati kepelabuhan dan pelayaran, Fajar Bagoes Poetranto (tiga dari kiri). Foto/Istimewa
JAKARTA - Di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kuantitas dan kualitas infrastruktur kepelabuhan di seluruh Indonesia terus ditingkatkan.
Dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan yang baik, diharapkan akan mampu mendongkrak pemasukan bagi perekonomian Indonesia.
Menurut pemerhati pelabuhan dan pelayaran R Fajar Bagoes Poetranto, dari WAM Consultant mengutip dari laporan World Bank 2016, rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,44% dari PDB.
Dari total biaya logistik tersebut komponen biaya angkutan memberikan kontribusi terbesar (12,04% dari PDB). Sedangkan komponen biaya administrasi memberikan kontribusi terendah (4,52 dari PDB), dan kontribusi persediaan berada di urutan menengah dengan 9,47% dari PDB.
Besarnya komponen biaya logistik terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih kurang menggairahkan, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
"Laporan Studi Roadmap Maritim 4.0 IPB menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi terjadi akibat dari biaya transaksi yang muncul dari pelabuhan kontainer. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya dokumen, fee administrasi untuk custom clearance dan technical control, fee untuk custom broker, charges untuk terminal handling, dan transportasi darat," tutur Bagoes dalam keterangan persnya kepada SINDOnews, Kamis (18/2/2021).
Menurut Bagoes yang akan menggelar acara webinar nasional UU Cipta Kerja pada Industri Pelabuhan dan Pelayaran Nasional 2021, pada 25 Februari mendatang menyebutkan, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut melansir program ke depan untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
Program yang dilaksanakan diantaranya dengan mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem inaportnet dan layanan e-ticketing, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut.
Dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan yang baik, diharapkan akan mampu mendongkrak pemasukan bagi perekonomian Indonesia.
Menurut pemerhati pelabuhan dan pelayaran R Fajar Bagoes Poetranto, dari WAM Consultant mengutip dari laporan World Bank 2016, rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,44% dari PDB.
Dari total biaya logistik tersebut komponen biaya angkutan memberikan kontribusi terbesar (12,04% dari PDB). Sedangkan komponen biaya administrasi memberikan kontribusi terendah (4,52 dari PDB), dan kontribusi persediaan berada di urutan menengah dengan 9,47% dari PDB.
Besarnya komponen biaya logistik terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih kurang menggairahkan, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
"Laporan Studi Roadmap Maritim 4.0 IPB menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi terjadi akibat dari biaya transaksi yang muncul dari pelabuhan kontainer. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya dokumen, fee administrasi untuk custom clearance dan technical control, fee untuk custom broker, charges untuk terminal handling, dan transportasi darat," tutur Bagoes dalam keterangan persnya kepada SINDOnews, Kamis (18/2/2021).
Menurut Bagoes yang akan menggelar acara webinar nasional UU Cipta Kerja pada Industri Pelabuhan dan Pelayaran Nasional 2021, pada 25 Februari mendatang menyebutkan, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut melansir program ke depan untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
Program yang dilaksanakan diantaranya dengan mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem inaportnet dan layanan e-ticketing, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut.
Baca Juga
tulis komentar anda