Sistem Terintegrasi Dorong Performa Kepelabuhan Indonesia
Kamis, 18 Februari 2021 - 18:58 WIB
loading...
Pemerhati kepelabuhan dan pelayaran, Fajar Bagoes Poetranto (tiga dari kiri). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kuantitas dan kualitas infrastruktur kepelabuhan di seluruh Indonesia terus ditingkatkan.
Dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan yang baik, diharapkan akan mampu mendongkrak pemasukan bagi perekonomian Indonesia.
Menurut pemerhati pelabuhan dan pelayaran R Fajar Bagoes Poetranto, dari WAM Consultant mengutip dari laporan World Bank 2016, rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,44% dari PDB.
Dari total biaya logistik tersebut komponen biaya angkutan memberikan kontribusi terbesar (12,04% dari PDB). Sedangkan komponen biaya administrasi memberikan kontribusi terendah (4,52 dari PDB), dan kontribusi persediaan berada di urutan menengah dengan 9,47% dari PDB.
Besarnya komponen biaya logistik terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih kurang menggairahkan, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
"Laporan Studi Roadmap Maritim 4.0 IPB menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi terjadi akibat dari biaya transaksi yang muncul dari pelabuhan kontainer. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya dokumen, fee administrasi untuk custom clearance dan technical control, fee untuk custom broker, charges untuk terminal handling, dan transportasi darat," tutur Bagoes dalam keterangan persnya kepada SINDOnews, Kamis (18/2/2021).
Menurut Bagoes yang akan menggelar acara webinar nasional UU Cipta Kerja pada Industri Pelabuhan dan Pelayaran Nasional 2021, pada 25 Februari mendatang menyebutkan, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut melansir program ke depan untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
Program yang dilaksanakan diantaranya dengan mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem inaportnet dan layanan e-ticketing, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut.
Baca juga: Jokowi di Kalsel: Kalau Tak Mau Kena Banjir Lagi, Segera Rehabilitasi DAS Besar-besaran
Sistem yang telah berjalan adalah aplikasi Informasi Muat Ruang Kapal (IMRK) dan Inapornet untuk memudahkan pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai jadwal kapal tol laut.
Kemudian ada Logistic Communication System (ILC) yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan container, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting.
Meski demikian, praktiknya sering kali terjadi kendati sudah online, proses penyandaran kapal di sebuah pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet tetap memerlukan tatap muka untuk membahas rencana kedatangan kapal dengan melibatkan Syahbandar, karantina dan sebagainya.
Hal ini diperunyam dengan penerapan Indonesia National Single Window, masih dihadapkan pada kenyataan tidak seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan proses pengurusan dokumen barang terintegrasi di dalamnya.
Baca juga: Resmikan Bendungan Tapin, Jokowi: Ini Mampu Kurangi Banjir Secara Drastis
Wam Consultant juga memperhatikan kurangnya integrasi antar instansi keuangan, perdagangan dan perhubungan. Hasilnya platform teknologi informasi yang berada di bawah naungan mereka saling bersaing satu sama lain.
Memperhatikan perkembangan smartport yang tidak saja berkutat persoalan Internet of Things (IoT), green port. Pelabuhan maju dunia seperti China sudah mengarah ke system blochain dan big data. China Merchant Port Grup (CMP) menggandeng Alibaba Grup, membangun platform blockchain untuk mendukung pelabuhan yang lebih efisien, serta meningkatkan pendapatan.
"Kami menggagaskan solusi bagi pelabuhan di Indonesia. Untuk membuat sistem terintegrasi yang memiliki visi meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan yang dikembangkan oleh anak bangsa," kata Bagoes.
Sistem ini dinamakan dengan HIU (Hybrid Integration Utilities). Sesuai dengan situasi pengembangan sistem pelabuhan di Indonesia, penggunaan kata Hybrid Integration melambangkan proses inovasi yang akan dilakukan antara sistem yang existing dengan sistem yang akan dikembangkan.
Pengembangan Terminal Operating System diharapkan dapat mengorganisir Buffer Zone, mempercepat traffic proses Loading dan Discharging, dan menurunkan margin of error.
Selain memajukan inovasi dan juga teknologi dari pelabuhan di Indonesia, kami percaya ini dapat menjadi karya kebanggaan dan menjadi aset vital dalam perekonomian Indonesia.
Tahap pertama yang akan dilakukan dalam pengembangan sistem terintegrasi ini dengan melakukan adaptasi pola operasional. Baik dari pengondisian sumber data dari manual menjadi otomatis, hingga pengembangan sumberdaya yang disesuaikan untuk mengadaptasi digitalisasi data.
Dilanjutkan oleh tahap kedua yang masuk pada tahap implementasi dan integrasi teknologi terhadap sistem operasional pelabuhan.
Dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan yang baik, diharapkan akan mampu mendongkrak pemasukan bagi perekonomian Indonesia.
Menurut pemerhati pelabuhan dan pelayaran R Fajar Bagoes Poetranto, dari WAM Consultant mengutip dari laporan World Bank 2016, rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,44% dari PDB.
Dari total biaya logistik tersebut komponen biaya angkutan memberikan kontribusi terbesar (12,04% dari PDB). Sedangkan komponen biaya administrasi memberikan kontribusi terendah (4,52 dari PDB), dan kontribusi persediaan berada di urutan menengah dengan 9,47% dari PDB.
Besarnya komponen biaya logistik terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih kurang menggairahkan, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
"Laporan Studi Roadmap Maritim 4.0 IPB menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi terjadi akibat dari biaya transaksi yang muncul dari pelabuhan kontainer. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya dokumen, fee administrasi untuk custom clearance dan technical control, fee untuk custom broker, charges untuk terminal handling, dan transportasi darat," tutur Bagoes dalam keterangan persnya kepada SINDOnews, Kamis (18/2/2021).
Menurut Bagoes yang akan menggelar acara webinar nasional UU Cipta Kerja pada Industri Pelabuhan dan Pelayaran Nasional 2021, pada 25 Februari mendatang menyebutkan, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut melansir program ke depan untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
Program yang dilaksanakan diantaranya dengan mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem inaportnet dan layanan e-ticketing, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut.
Baca juga: Jokowi di Kalsel: Kalau Tak Mau Kena Banjir Lagi, Segera Rehabilitasi DAS Besar-besaran
Sistem yang telah berjalan adalah aplikasi Informasi Muat Ruang Kapal (IMRK) dan Inapornet untuk memudahkan pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai jadwal kapal tol laut.
Kemudian ada Logistic Communication System (ILC) yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan container, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting.
Meski demikian, praktiknya sering kali terjadi kendati sudah online, proses penyandaran kapal di sebuah pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet tetap memerlukan tatap muka untuk membahas rencana kedatangan kapal dengan melibatkan Syahbandar, karantina dan sebagainya.
Hal ini diperunyam dengan penerapan Indonesia National Single Window, masih dihadapkan pada kenyataan tidak seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan proses pengurusan dokumen barang terintegrasi di dalamnya.
Baca juga: Resmikan Bendungan Tapin, Jokowi: Ini Mampu Kurangi Banjir Secara Drastis
Wam Consultant juga memperhatikan kurangnya integrasi antar instansi keuangan, perdagangan dan perhubungan. Hasilnya platform teknologi informasi yang berada di bawah naungan mereka saling bersaing satu sama lain.
Memperhatikan perkembangan smartport yang tidak saja berkutat persoalan Internet of Things (IoT), green port. Pelabuhan maju dunia seperti China sudah mengarah ke system blochain dan big data. China Merchant Port Grup (CMP) menggandeng Alibaba Grup, membangun platform blockchain untuk mendukung pelabuhan yang lebih efisien, serta meningkatkan pendapatan.
"Kami menggagaskan solusi bagi pelabuhan di Indonesia. Untuk membuat sistem terintegrasi yang memiliki visi meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan yang dikembangkan oleh anak bangsa," kata Bagoes.
Sistem ini dinamakan dengan HIU (Hybrid Integration Utilities). Sesuai dengan situasi pengembangan sistem pelabuhan di Indonesia, penggunaan kata Hybrid Integration melambangkan proses inovasi yang akan dilakukan antara sistem yang existing dengan sistem yang akan dikembangkan.
Pengembangan Terminal Operating System diharapkan dapat mengorganisir Buffer Zone, mempercepat traffic proses Loading dan Discharging, dan menurunkan margin of error.
Selain memajukan inovasi dan juga teknologi dari pelabuhan di Indonesia, kami percaya ini dapat menjadi karya kebanggaan dan menjadi aset vital dalam perekonomian Indonesia.
Tahap pertama yang akan dilakukan dalam pengembangan sistem terintegrasi ini dengan melakukan adaptasi pola operasional. Baik dari pengondisian sumber data dari manual menjadi otomatis, hingga pengembangan sumberdaya yang disesuaikan untuk mengadaptasi digitalisasi data.
Dilanjutkan oleh tahap kedua yang masuk pada tahap implementasi dan integrasi teknologi terhadap sistem operasional pelabuhan.
(dam)
Lihat Juga :
