SOS Stunting

Intan menjelaskan bahwa DPR mendukung upaya pemerintah untuk penanganan stunting yang multisektoral. “Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan, terutama bagi masyarakat miskin harus diprioritaskan oleh pemerintah agar penyelesaian kasus stunting di Indonesia segera terjadi,” ucapnya.

Target angka stunting nasional turun hingga 14% sesuai dengan RPJMN 2020–2024 diakuinya sulit dicapai karena pandemi. Namun dia berharap untuk bisa menurunkan prevalensi stunting, langkah-langkah penurunan harus tetap sinergis, terstruktur, komprehensif, dan simultan.

DPR menyetujui percepatan penanganan stunting diperluas ke 260 kabupaten/kota pada 2020 dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada 2019. Untuk intervensi paket gizi, anggaran sebesar Rp360 miliar telah dialokasikan serta alokasi dana transfer daerah untuk penanganan stunting sebesar Rp92,5 miliar.

“Intinya persoalan stunting ini tidak boleh dinomorduakan. Sebab persoalan stunting ini bisa berdampak buruk terhadap daya saing bangsa. Kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban stunting juga signifikan dan berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB),” sebutnya.