Pemerintah Ingin PPKM Mikro, Warganet Sarankan Lockdown 2 Minggu
Rabu, 03 Februari 2021 - 17:02 WIB
Akun lainnya, @ryoichipb menyarankan agar pemerintah sebaiknya menerapkan PPKM skala provinsi atau pulau. "Sebaiknya PPKM itu dilaksanakan jangan skala mikro. Penyebarannya sudah makro. Harusnya PPKM skala provinsi/pulau kemudian melibatkan seluruh stakeholder mikro yaitu kampung dan desa pada provinsi tersebut. Virus tidak mengenal zonasi. Ibarat dipencet balon gembung di tempat lain," cuitnya.
Sementara akun @JepiGun23 mempertanyakan kelayakan penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. "PPKM dinilai tidak efektif, mobilitas masyarakat masih ramai.. maka beralih ke penanganan mikro mulai dr RT RW lurah, camat , walkot, bupati, gubernur... Apakah UU karantina wilayah masih tidak layak dterapkan?.. penuhi kebutuhan masyarakat, distribusi secara mikro.. #bertanya," pungkasnya.
Baca juga: PPKM Tak Efektif, HNW Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
Pemprov DKI Jakarta pernah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) dengan melibatkan peran RT RW di lokasi yang berzona merah. Namun, hasilnya kasus positif tidak bisa diredam lantaran minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.
Sementara akun @JepiGun23 mempertanyakan kelayakan penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. "PPKM dinilai tidak efektif, mobilitas masyarakat masih ramai.. maka beralih ke penanganan mikro mulai dr RT RW lurah, camat , walkot, bupati, gubernur... Apakah UU karantina wilayah masih tidak layak dterapkan?.. penuhi kebutuhan masyarakat, distribusi secara mikro.. #bertanya," pungkasnya.
Baca juga: PPKM Tak Efektif, HNW Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
Pemprov DKI Jakarta pernah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) dengan melibatkan peran RT RW di lokasi yang berzona merah. Namun, hasilnya kasus positif tidak bisa diredam lantaran minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.
(zik)
tulis komentar anda