Jokowi Blak-blakan soal Lockdown Awal Pandemi Covid-19
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1/2023). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) blak-blakan soal kebijakan lockdown atau karantina wilayah awal pandemi Covid-19 di Tanah Air. Jokowi mengungkapkan permintaan lockdown itu dari menteri, DPR, dan partai politik (parpol).
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80% 'Pak lockdown karena semua negara melakukan itu'. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya (minta) lockdown," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1/2023).
Jokowi mengatakan jika pada saat itu dirinya juga tidak kuat dan menerima tekanan tersebut, maka keputusan yang diambil bisa keliru. "Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih kita tergesa-gesa kita grusak-grusuk bisa salah bisa keliru," tutur Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa jika pada saat itu dirinya memerintahkan untuk lockdown, maka dampaknya akan dirasakan oleh rakyat. Bahkan, katanya, bisa menimbulkan kerusuhan.
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown hitungan saya dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang kecil untuk mencari nafkah semuanya ditutup. Negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi rakyat pasti rusuh itu yang kita hitung. Sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," jelasnya.
Jokowi pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan semedi selama tiga hari sebelum memutuskan untuk tidak melakukan lockdown. "Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini apa kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," kata Jokowi.
"Dan pada diteken dari sisi pandemi pada saat yang sama diteken dari sisi ekonomi. Bayangkan penerimaan negara anjlok 16% padahal belanja harus naik 12% gimana coba?" sambungnya.
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80% 'Pak lockdown karena semua negara melakukan itu'. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya (minta) lockdown," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1/2023).
Jokowi mengatakan jika pada saat itu dirinya juga tidak kuat dan menerima tekanan tersebut, maka keputusan yang diambil bisa keliru. "Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih kita tergesa-gesa kita grusak-grusuk bisa salah bisa keliru," tutur Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa jika pada saat itu dirinya memerintahkan untuk lockdown, maka dampaknya akan dirasakan oleh rakyat. Bahkan, katanya, bisa menimbulkan kerusuhan.
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown hitungan saya dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang kecil untuk mencari nafkah semuanya ditutup. Negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi rakyat pasti rusuh itu yang kita hitung. Sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," jelasnya.
Jokowi pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan semedi selama tiga hari sebelum memutuskan untuk tidak melakukan lockdown. "Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini apa kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," kata Jokowi.
"Dan pada diteken dari sisi pandemi pada saat yang sama diteken dari sisi ekonomi. Bayangkan penerimaan negara anjlok 16% padahal belanja harus naik 12% gimana coba?" sambungnya.
(rca)
Lihat Juga :
