Hak Politik Dihapus, Munarman Eks FPI Bicara Soal Kekuasaan
Minggu, 31 Januari 2021 - 16:02 WIB
Pada Pasal 182 diatur tentang larangan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut pemilu atau tidak boleh berpartisipasi dalam pileg, pilpres dan pilkada. Singkatnya mereka tidak boleh menduduki jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.
Baca juga : Pilkada Serentak Digelar 2024, Karier Kepala Daerah Putus di Tengah Jalan
Belakangan muncul isu hal yang sama diberlakukan terhadap mantan anggota Front Pembela Islam (FPI). Berbeda dengan pelarangan mantan anggota PKI dan HTI yang sudah jelas diatur dalam draf UU tersebut, mengenai hak politik FPI baru akan dibahas.
(Baca juga: Tanpa Proses Peradilan, Penghapusan Hak Politik Eks FPI-HTI adalah Diskriminasi)
Menanggapi isu ini, mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman pun ikut berkomentar. Ia menilai, negara telah dikelola oleh pihak-pihak yang tidak tepat.
Baca juga : Pilkada Serentak Digelar 2024, Karier Kepala Daerah Putus di Tengah Jalan
Belakangan muncul isu hal yang sama diberlakukan terhadap mantan anggota Front Pembela Islam (FPI). Berbeda dengan pelarangan mantan anggota PKI dan HTI yang sudah jelas diatur dalam draf UU tersebut, mengenai hak politik FPI baru akan dibahas.
(Baca juga: Tanpa Proses Peradilan, Penghapusan Hak Politik Eks FPI-HTI adalah Diskriminasi)
Menanggapi isu ini, mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman pun ikut berkomentar. Ia menilai, negara telah dikelola oleh pihak-pihak yang tidak tepat.
Lihat Juga :