Komisi IX DPR Minta Tokoh Agama Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19
Rabu, 20 Januari 2021 - 08:06 WIB
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Ermarini meminta tokoh agama masuk prioritas program vaksinasi Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Para tokoh agama diusulkan agar diprioritaskan mendapatkan vaksinasi pada tahap awal. Sebab sudah banyak tokoh agama yang wafat karena terpapar Covid-19.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Ermarini menceritakan pertemuannya dengan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj pada Selasa, 19 Januari 2021. Dalam pertemuan itu, menurutnya, KH Said Aqil mengungkapkan ada 324 tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang meninggal karena Covid-19. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan ada beberapa tokoh agama di Dapilnya, Blitar, yang meninggal dunia.
Untuk itu, dia mendorong agar vaksinasi Covid-19 kepada para tokoh agama manapun dipercepat. Alasannya, para tokoh agama ini memiliki kegiatan yang banyak dan kerap bertemu banyak orang. Anggia menjelaskan PBNU sudah mulai mendata siapa saja yang akan divaksin dalam tahap awal ini, baik di tingkat pusat dan daerah. “Saya kira itu harus diturunkan hingga tingkat daerah dan kecamatan. Paling tidak (harus sampai) di kecamatan karena mereka paling banyak bertemu dengan orang lain,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa malam (19/1/2021).
Dia menjelaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah memberikan keterangan bahwa para tokoh agama akan masuk dalam gelombang atau klaster kedua setelah tenaga kesehatan. Anggia memaparkan klaster dua terbagi menjadi A dan B. Para tokoh agama ini akan masuk klaster 2 B. masalahnya, tokoh agama ini banyak yang sudah sepuh atau berusaha di atas 59 tahun. ‘
Seperti diketahui vaksin Sinovac yang digunakan sekarang di Indonesia hanya untuk usia 18-59 tahun. Anggia menyatakan pemerintah pasti sudah memikirkan vaksin yang tepat untuk mereka. Jika kurang, maka harus segera didatangkan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional ini. Dalam vaksinasi para tokoh agama, menurutnya, pemerintah harus jemput bola.
“Karena kalau lewat puskesmas lama. Saya punya pengalaman mengurus yang positif lewat puskesmas itu nunggunya lama. Maka, perlu koordinasi dengan organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah. Penting untuk segera untuk memproteksi para kiai itu,” pungkasnya.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Ermarini menceritakan pertemuannya dengan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj pada Selasa, 19 Januari 2021. Dalam pertemuan itu, menurutnya, KH Said Aqil mengungkapkan ada 324 tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang meninggal karena Covid-19. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan ada beberapa tokoh agama di Dapilnya, Blitar, yang meninggal dunia.
Untuk itu, dia mendorong agar vaksinasi Covid-19 kepada para tokoh agama manapun dipercepat. Alasannya, para tokoh agama ini memiliki kegiatan yang banyak dan kerap bertemu banyak orang. Anggia menjelaskan PBNU sudah mulai mendata siapa saja yang akan divaksin dalam tahap awal ini, baik di tingkat pusat dan daerah. “Saya kira itu harus diturunkan hingga tingkat daerah dan kecamatan. Paling tidak (harus sampai) di kecamatan karena mereka paling banyak bertemu dengan orang lain,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa malam (19/1/2021).
Dia menjelaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah memberikan keterangan bahwa para tokoh agama akan masuk dalam gelombang atau klaster kedua setelah tenaga kesehatan. Anggia memaparkan klaster dua terbagi menjadi A dan B. Para tokoh agama ini akan masuk klaster 2 B. masalahnya, tokoh agama ini banyak yang sudah sepuh atau berusaha di atas 59 tahun. ‘
Seperti diketahui vaksin Sinovac yang digunakan sekarang di Indonesia hanya untuk usia 18-59 tahun. Anggia menyatakan pemerintah pasti sudah memikirkan vaksin yang tepat untuk mereka. Jika kurang, maka harus segera didatangkan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional ini. Dalam vaksinasi para tokoh agama, menurutnya, pemerintah harus jemput bola.
“Karena kalau lewat puskesmas lama. Saya punya pengalaman mengurus yang positif lewat puskesmas itu nunggunya lama. Maka, perlu koordinasi dengan organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah. Penting untuk segera untuk memproteksi para kiai itu,” pungkasnya.
(cip)
tulis komentar anda