Konstitusi Tak Kenal Oposisi, Pantas Saja Demokrat, PKS dan PAN Memble

(Baca:Pemerintah Klaim Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Tertinggi Dalam 11 Tahun)

Ibarat permainan bola, kata Karyono, posisi PKS dengan pemerintahan Jokowi adalah di posisi head to head. Itu terjadi sejak 2014 hingga sekarang. Sikap kritis asal beda ini bisa dimaknai sebagai strategi PKS untuk mendulang suara di pemilu. Strategi itu memang berhasil meningkatkan perolehan suara PKS yang sempat terpuruk sejak kasus korupsi yang menjerat presiden PKS Lutfi Hasan Ishak.

Perolehan suara PKS dikatakan meningkat pada Pemilu 2019. Jadi, sikap kritis asal beda ala PKS ini tidak steril dari kepentingan politik elektoral. PKS nampaknya sadar, dukungan politik pemerintahan Jokowi terlalu kuat setelah masuknya Gerindra dalam pemerintahan semakin menambah kekuatan politik lebih dari 70 persen di parlemen.

(Baca:Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis)

"Karenanya, bagi PKS yang penting koar-koarnya. Tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah, tapi di sisi lain mereka membidik pemilih yang kecewa terhadap pemerintah untuk dikapitalisasi sebagai benefit politik," bebernya.

Sementara itu, dua partai lainnya, yaitu PAN dan Demokrat cenderung lebih memilih bermain aman dengan sesekali melakukan kritik-kritik halus pada pemerintah. "Meski demikian kedua partai ini lebih baik dari segi etika politik dibanding PKS," kata Karyono.