KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp30,8 M dari Penundaan Kartu Prakerja
Rabu, 30 Desember 2020 - 13:08 WIB
(Baca juga: Dua Menteri Kena OTT KPK, Gerindra Singgung Potensi Kerugian Kartu Prakerja ).
Program jaring pengaman sosial sendiri terdiri dari program Kartu Prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako, dan bantuan tunai sembako, bansos), stimulus Covid-19 di sektor kelistrikan, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta.
Agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dan tepat sasaran, KPK mengusulkan agar adanya sinkronisasi data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos), PT PLN dengan NIK yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
(Baca juga: Dua Menteri Korupsi, Mardani Ali Sera Berharap Jokowi Mau Lakukan Ini ).
"Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat. Dengan sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp622 miliar," imbuh Alex.
Program jaring pengaman sosial sendiri terdiri dari program Kartu Prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako, dan bantuan tunai sembako, bansos), stimulus Covid-19 di sektor kelistrikan, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta.
Agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dan tepat sasaran, KPK mengusulkan agar adanya sinkronisasi data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos), PT PLN dengan NIK yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
(Baca juga: Dua Menteri Korupsi, Mardani Ali Sera Berharap Jokowi Mau Lakukan Ini ).
"Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat. Dengan sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp622 miliar," imbuh Alex.
(zik)
Lihat Juga :