Lima Catatan untuk Perppu Nomor 1 Tahun 2020
Selasa, 12 Mei 2020 - 17:14 WIB
Namun, sebagaimana pengalaman di masa lalu, diperlukan lebih dari satu Perppu untuk tiap persoalan yang hendak diatasi, dan bukannya satu Perppu yang digunakan untuk mengubah norma di sejumlah undang-undang.
Sebagai pembanding, untuk mengatasi krisis global tahun 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan 3 Perppu sekaligus, yaitu (1) Perppu Nomor 2/2008 tentang Perubahan UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, (2) Perppu Nomor 3/2008 tentang Perubahan UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan (3) Perppu Nomor 4/2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dari ketiganya, hanya dua Perppu pertama yang diterima DPR, sementara Perppu JPSK ditolak parlemen.
Perlu dicatat, salah satu alasan penolakan DPR terhadap Perppu JPSK kala itu adalah adanya klausul pemberian imunitas kepada KSSK.
Sebagai pejabat negara, saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui langkah-langkah yang prudent. Namun, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya melihat Perppu 1 /2020 justru memberi banyak celah moral hazard dalam implementasinya.
Sehingga, untuk menghindari berbagai masalah keuangan, hukum, dan bahkan politik di kemudian hari, saya melihat saat ini pemerintah lebih baik mengambil langkah untuk mengganti Perppu 1/2020 ketimbang menjadikan Perppu ini sebagai undang-undang.
Apalagi, undang-undang yang sudah ada, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebenarnya telah memberikan pijakan yang cukup untuk mengatasi krisis ekonomi.
Demikian catatan saya mengenai Perppu 1/2020. Semoga, dengan proses pengambilan keputusan yang benar, cara kita menanggulangi krisis hari ini tak akan menjadi krisis di masa mendatang.
Sebagai pembanding, untuk mengatasi krisis global tahun 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan 3 Perppu sekaligus, yaitu (1) Perppu Nomor 2/2008 tentang Perubahan UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, (2) Perppu Nomor 3/2008 tentang Perubahan UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan (3) Perppu Nomor 4/2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dari ketiganya, hanya dua Perppu pertama yang diterima DPR, sementara Perppu JPSK ditolak parlemen.
Perlu dicatat, salah satu alasan penolakan DPR terhadap Perppu JPSK kala itu adalah adanya klausul pemberian imunitas kepada KSSK.
Sebagai pejabat negara, saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui langkah-langkah yang prudent. Namun, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya melihat Perppu 1 /2020 justru memberi banyak celah moral hazard dalam implementasinya.
Sehingga, untuk menghindari berbagai masalah keuangan, hukum, dan bahkan politik di kemudian hari, saya melihat saat ini pemerintah lebih baik mengambil langkah untuk mengganti Perppu 1/2020 ketimbang menjadikan Perppu ini sebagai undang-undang.
Apalagi, undang-undang yang sudah ada, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebenarnya telah memberikan pijakan yang cukup untuk mengatasi krisis ekonomi.
Demikian catatan saya mengenai Perppu 1/2020. Semoga, dengan proses pengambilan keputusan yang benar, cara kita menanggulangi krisis hari ini tak akan menjadi krisis di masa mendatang.
(dam)
tulis komentar anda