Jangan Beri Ruang Kelompok Separatis
Kamis, 03 Desember 2020 - 07:11 WIB
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan sudah menjadi kebiasaan kelompok proseparatis Papua memanfaatkan tanggal 1 Desember untuk kepentingannya. Foto: dok/SINDOnews
JAKARTA - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang ingin memerdekakan Papua Barat (West Papua) dari Indonesia, mencalonkan Benny Wenda sebagai presiden interim Papua Barat.
Kelompok itu juga mendeklarasikan government-in-waiting atas wilayah Papua Barat. Government-in-waiting merupakan istilah untuk pemerintah masa depan. ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. (Baca: Nasihat Menghadapi Ujian dan FItnah Akhir Zaman)
Tanggal tersebut merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Peringatan itu biasanya ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora yang sekarang dilarang oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat atas Papua Barat.
ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat telah menetapkan konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden interim. Benny Wenda sendiri masih berada di pengasingan di Inggris setelah mendapat suaka di sana.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan sudah menjadi kebiasaan kelompok proseparatis Papua memanfaatkan tanggal 1 Desember untuk kepentingannya. Menurut dia, di dalam hukum internasional, deklarasi Papua merdeka tidak ada dasarnya. Dia juga yakin tidak bakal diakui oleh negara lain. (Baca juga: Perkuliahan Tahun Depan Terapkan Campuran Tatap Muka dan Daring)
Soal negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antarnegara. "Abaikan saja berbagai manuver tersebut. Bahkan, bila perlu, Polri melakukan penegakan hukum mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar," kata Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, kemarin.
Anggota DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lebih mengurusi Habib Rizieq Shihab ketimbang aksi separatis di Papua . Kritik disampaikan Fadli Zon menyikapi aksi Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua dari Indonesia, Selasa 1 Desember 2020. "Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah menantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?" kata Fadli, melalui akun Twitter-nya, @fadlizon.
Fadli Zon sudah mengingatkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengenai kemungkinan adanya aksi separatis di Papua pada 1 Desember. Bahkan, dia menyarankan agar Panglima untuk berkantor di Papua. Dengan berkantor di sana, kata dia, Panglima dapat memantau langsung dan mengendalikan situasi di Papua. (Baca juga: Manfaat Konsumsi Air Rebusan Jahe di Pagi Hari)
“Biasanya pada 1 Desember ada peringatan OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu, berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua sudah berlangsung lama sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif.
Kelompok itu juga mendeklarasikan government-in-waiting atas wilayah Papua Barat. Government-in-waiting merupakan istilah untuk pemerintah masa depan. ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. (Baca: Nasihat Menghadapi Ujian dan FItnah Akhir Zaman)
Tanggal tersebut merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Peringatan itu biasanya ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora yang sekarang dilarang oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat atas Papua Barat.
ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat telah menetapkan konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden interim. Benny Wenda sendiri masih berada di pengasingan di Inggris setelah mendapat suaka di sana.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan sudah menjadi kebiasaan kelompok proseparatis Papua memanfaatkan tanggal 1 Desember untuk kepentingannya. Menurut dia, di dalam hukum internasional, deklarasi Papua merdeka tidak ada dasarnya. Dia juga yakin tidak bakal diakui oleh negara lain. (Baca juga: Perkuliahan Tahun Depan Terapkan Campuran Tatap Muka dan Daring)
Soal negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antarnegara. "Abaikan saja berbagai manuver tersebut. Bahkan, bila perlu, Polri melakukan penegakan hukum mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar," kata Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, kemarin.
Anggota DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lebih mengurusi Habib Rizieq Shihab ketimbang aksi separatis di Papua . Kritik disampaikan Fadli Zon menyikapi aksi Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua dari Indonesia, Selasa 1 Desember 2020. "Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah menantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?" kata Fadli, melalui akun Twitter-nya, @fadlizon.
Fadli Zon sudah mengingatkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengenai kemungkinan adanya aksi separatis di Papua pada 1 Desember. Bahkan, dia menyarankan agar Panglima untuk berkantor di Papua. Dengan berkantor di sana, kata dia, Panglima dapat memantau langsung dan mengendalikan situasi di Papua. (Baca juga: Manfaat Konsumsi Air Rebusan Jahe di Pagi Hari)
“Biasanya pada 1 Desember ada peringatan OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu, berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua sudah berlangsung lama sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif.
tulis komentar anda