Pemerintah Dinilai Alami Kegamangan dan Dilematis Hadapi Corona
Selasa, 12 Mei 2020 - 11:11 WIB
Lebih lanjut Karyono menyatakan, jika melihat lonjakan pengangguran akibat pandemi COVID-19 memang membuat semua pihak merasa miris. Jumlah pengangguran diprediksi akan meningkat tajam. Bahkan, pihak Kementerian Keuangan telah memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia bakal meningkat signifikan seiring dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
Perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu, sambungnya, diperkirakan akan menambah 5 juta penganggur dalam skenario sangat berat (terburuk) apabila angka pertumbuhan turun di bawah 0%. Sementara, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019 ada sekitar 7,05 juta pengangguran di Indonesia setara 5,28%. Bila bertambah 5 juta, maka total pengangguran di 2020 bisa mencapai 12,05 juta orang.
Oleh karenanya, untuk mengatasi pelbagai masalah yang timbul akibat COVID-19 tersebut diperlukan totalitas, sinergitas, dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi serta konsisten. (Baca juga: Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, Pengamat: Pemerintah Seperti Tidak Berdaya Lagi )
"Apabila pemerintah hendak memberlakukan kelonggaran di masa PSBB harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, kajian yang mendalam dan terukur agar tidak kontraproduktif," pungkasnya.
Perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu, sambungnya, diperkirakan akan menambah 5 juta penganggur dalam skenario sangat berat (terburuk) apabila angka pertumbuhan turun di bawah 0%. Sementara, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019 ada sekitar 7,05 juta pengangguran di Indonesia setara 5,28%. Bila bertambah 5 juta, maka total pengangguran di 2020 bisa mencapai 12,05 juta orang.
Oleh karenanya, untuk mengatasi pelbagai masalah yang timbul akibat COVID-19 tersebut diperlukan totalitas, sinergitas, dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi serta konsisten. (Baca juga: Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, Pengamat: Pemerintah Seperti Tidak Berdaya Lagi )
"Apabila pemerintah hendak memberlakukan kelonggaran di masa PSBB harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, kajian yang mendalam dan terukur agar tidak kontraproduktif," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda