Sejumlah Persoalan Perlu Dibenahi Sebelum Vaksinasi
Selasa, 24 November 2020 - 05:40 WIB
Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum
Kadin Indonesia
VAKSINASI untuk mendapatkan kekebalan dari virus corona tidak boleh rumit atau membebani masyarakat. Semua kerumitan tentang data dan informasi, masalah distribusi, hingga faktor harga vaksin harus dirancang dengan efektif sejak dini.
Menyadari ekses dari penularan virus korona SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab infeksi Covid-19, sebagian besar masyarakat cukup antusias menunggu kehadiran vaksin. Didukung UNICEF dan WHO, hasil survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, yakni 64,8% responden, menyatakan bersedia menggunakan vaksin corona yang akan diberikan pemerintah.
Karena penularan virus ini begitu sulit dihentikan, kehadiran vaksin menjadi harapan semua orang guna mendapatkan kekebalan dari virus. Merespons progres pembuatan vaksin oleh Bio Farma-Sinovac yang dipublikasikan secara berkelanjutan, keyakinan sebagian masyarakat terus bertumbuh. Dari progres itulah, banyak orang mulai berani membuat perkiraan bahwa pemulihan dinamika kehidupan bisa diwujudkan setelah program vaksinasi berskala nasional direalisasikan.
Apalagi, informasi tentang progres pembuatan vaksin dari berbagai negara terus mengalir di ruang publik. Selain dari China, dua perusahaan farmasi dari Amerika Serikat (AS), Moderna dan Pfizer, juga baru-baru ini berani memublikasikan keampuhan vaksin buatan mereka. Moderna mengklaim keampuhan vaksin buatannya mencapai 94,5%. Sedangkan Pfizer dan mitranya, BioNTech, mengaku keampuhan vaksin buatan mereka mencapai 95%. Dari Eropa, vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca bersama Universitas Oxford mungkin akan mengajukan klaim yang tidak jauh berbeda.
Sambil menunggu kehadiran vaksin di dalam negeri, ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibenahi guna menghindari kerumitan dan kesimpangsiuran saat vaksinasi mulai dilaksanakan. Karena itu, sejak persiapan hingga pelaksanaan vaksinasi, tata kelola harus diupayakan efektif. Kesimpangsiuran informasi harus dihindari. Sangat penting bagi Kementerian Kesehatan—sebagai pihak yang berwenang dalam program vaksinasi—mengambil inisiatif untuk menyeragamkan informasi kepada publik.
Apakah realisasi vaksinasi dilaksanakan serentak atau bertahap? Dengan asumsi minimal 160 juta penduduk (70% dari total penduduk Indonesia) harus menerima vaksin demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity), berarti harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin. Apakah kebutuhan minimal itu akan tersedia pada waktunya nanti, mengingat kapasitas produksi Bio Farma pada 2021 hanya 250 juta dosis. Publik tentu harus mendapat penjelasan tentang langkah pemerintah menutup kekurangan itu dan berapa lama kebutuhan minimal itu bisa dipenuhi.
Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum
Kadin Indonesia
VAKSINASI untuk mendapatkan kekebalan dari virus corona tidak boleh rumit atau membebani masyarakat. Semua kerumitan tentang data dan informasi, masalah distribusi, hingga faktor harga vaksin harus dirancang dengan efektif sejak dini.
Menyadari ekses dari penularan virus korona SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab infeksi Covid-19, sebagian besar masyarakat cukup antusias menunggu kehadiran vaksin. Didukung UNICEF dan WHO, hasil survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, yakni 64,8% responden, menyatakan bersedia menggunakan vaksin corona yang akan diberikan pemerintah.
Karena penularan virus ini begitu sulit dihentikan, kehadiran vaksin menjadi harapan semua orang guna mendapatkan kekebalan dari virus. Merespons progres pembuatan vaksin oleh Bio Farma-Sinovac yang dipublikasikan secara berkelanjutan, keyakinan sebagian masyarakat terus bertumbuh. Dari progres itulah, banyak orang mulai berani membuat perkiraan bahwa pemulihan dinamika kehidupan bisa diwujudkan setelah program vaksinasi berskala nasional direalisasikan.
Apalagi, informasi tentang progres pembuatan vaksin dari berbagai negara terus mengalir di ruang publik. Selain dari China, dua perusahaan farmasi dari Amerika Serikat (AS), Moderna dan Pfizer, juga baru-baru ini berani memublikasikan keampuhan vaksin buatan mereka. Moderna mengklaim keampuhan vaksin buatannya mencapai 94,5%. Sedangkan Pfizer dan mitranya, BioNTech, mengaku keampuhan vaksin buatan mereka mencapai 95%. Dari Eropa, vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca bersama Universitas Oxford mungkin akan mengajukan klaim yang tidak jauh berbeda.
Sambil menunggu kehadiran vaksin di dalam negeri, ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibenahi guna menghindari kerumitan dan kesimpangsiuran saat vaksinasi mulai dilaksanakan. Karena itu, sejak persiapan hingga pelaksanaan vaksinasi, tata kelola harus diupayakan efektif. Kesimpangsiuran informasi harus dihindari. Sangat penting bagi Kementerian Kesehatan—sebagai pihak yang berwenang dalam program vaksinasi—mengambil inisiatif untuk menyeragamkan informasi kepada publik.
Apakah realisasi vaksinasi dilaksanakan serentak atau bertahap? Dengan asumsi minimal 160 juta penduduk (70% dari total penduduk Indonesia) harus menerima vaksin demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity), berarti harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin. Apakah kebutuhan minimal itu akan tersedia pada waktunya nanti, mengingat kapasitas produksi Bio Farma pada 2021 hanya 250 juta dosis. Publik tentu harus mendapat penjelasan tentang langkah pemerintah menutup kekurangan itu dan berapa lama kebutuhan minimal itu bisa dipenuhi.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda