Indonesia Harus Tetap Optimistis Atasi Resesi Ekonomi

Budi juga mengingatkan pemerintah mengenai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Kadin menyebut 6,4 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK hingga awal Oktober, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan 3 juta pekerja di PHK periode Maret-Juli.

“Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kerawanan sosial, seperti kriminalitas dan konflik sosial. Semoga melakukan refocusing APBN pada program bantuan sosial bisa mengantisipasi kemungkinan ini,” tandasnya.

Sekadar informasi, banyak program pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi, seperti subsidi gaji untuk 15,7 juta pekerja dengan alokasi Rp37,8 triliun, diskon listrik 33,6 juta pelanggan PLN dengan anggaran Rp15,4 triliun, program Kartu Pra-kerja sebesar Rp20 triliun untuk 6 juta penerima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp31,8 triliun rupiah bagi 12 juta lebih kepala keluarga, bantuan sembako khusus wilayah Jabodetabek untuk 4,2 kepala keluarga dengan anggaran Rp6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek dengan anggaran Rp32,4 triliun untuk 19,1 juta penerima, serta program sektoral lain yang diharapkan membantu kesulitan masyarakat.

Budi yakin pemulihan ekonomi juga meniscayakan partisipasi dan kegotongroyongan seluruh elemen bangsa. “Modalitas kegotongroyongan sangat berharga, karena secara historis telah terbukti berulang kali menyelamatkan bangsa Indonesia melalui momen-momen sulit kita dalam berbangsa,” katanya.