KPK Ingatkan Cakada Waspadai Pamrih dari Sponsor Pilkada
Kamis, 05 November 2020 - 15:57 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango peringatkan calon kepala daerah (Cakada) cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori mereka dalam Pilkada 2020.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango peringatkan calon kepala daerah (Cakada) cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Hal ini disampaikan Nawawi dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Kamis, (5/11/2020). Sedangkan, peserta webinar di NTB mengikuti pembekalan secara daring. “Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3% dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Bahkan, pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye,” ujar Nawawi. (Baca juga: KPK Endus Potensi Korupsi Dalam Pilkada Serentak 2020)
Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, ungkap Nawawi, mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) cakada yang disampaikan kepada KPK, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp18,03 Miliar. Bahkan, ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp15,17 juta. Sementara, survei KPK di 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten/kota adalah Rp5-10 miliar. Sedangkan untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp65 miliar. (Baca juga: Rawan Korupsi, KPK Bakal Monitor Pilkada di Daerah Ini)
“Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80% dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” jelas Nawawi. (Baca juga: Ketua KPK: Pilkada Bersih Isyarat Demokrasi di Indonesia Sehat)
Hal ini disampaikan Nawawi dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Kamis, (5/11/2020). Sedangkan, peserta webinar di NTB mengikuti pembekalan secara daring. “Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3% dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Bahkan, pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye,” ujar Nawawi. (Baca juga: KPK Endus Potensi Korupsi Dalam Pilkada Serentak 2020)
Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, ungkap Nawawi, mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) cakada yang disampaikan kepada KPK, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp18,03 Miliar. Bahkan, ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp15,17 juta. Sementara, survei KPK di 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten/kota adalah Rp5-10 miliar. Sedangkan untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp65 miliar. (Baca juga: Rawan Korupsi, KPK Bakal Monitor Pilkada di Daerah Ini)
“Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80% dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” jelas Nawawi. (Baca juga: Ketua KPK: Pilkada Bersih Isyarat Demokrasi di Indonesia Sehat)
Lihat Juga :