Indonesia Harus Terus Dorong Penyelesaian Damai Sengketa Laut China Selatan
Kamis, 05 November 2020 - 10:09 WIB
Apa pun hasil Pilpres AS, Indonesia harus terus mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai. Foto/inews
JAKARTA - Jarak Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sekitar 15.000 kilometer (KM) dan terpisah oleh Samudera Pasifik. Namun, sengitnya pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) AS antara Donald Trump dan Joe Biden begitu ramai di sini.
Pembahasan berkutat pada pengaruh terhadap Indonesia dan kepentingan geopolitik AS di wilayah Asia-Pasifik. Sebagai negara adidaya, gaya kepemimpinan presiden Negeri Paman Sam minimal akan memiliki pengaruh di bidang ekonomi dan politik di Indonesia.
Pengaruh AS di kawasan regional yang mungkin bisa menyeret Indonesia adalah sengketa negara-negara ASEAN dengan China di Laut China Selatan. AS kerap ikut cawe-cawe dalam sengketa di kawasan ini.
(Baca: Indonesia Harus Ambil Manfaat Siapa pun Pemenang Pilpres AS)
Pengamat Hubungan Internasional Sukmawani Bella Pertiwi mengatakan Indonesia dalam posisi sebagai non claimant (tidak menuntut klaim) dalam sengketa di Laut China Selatan.
“Lebih memilih peran sebagai honest broker dalam sengketa tersebut. Meskipun Indonesia bukan pihak yang bersengketa, dampaknya bagi stabilitas kawasan dan Indonesia, terutama terkait perairan Natuna cukup signifikan,” ujarnya kepada SINDOnews, Rabu malam (4/11/2020).
China dan AS kerap bersitegang di Laut China Selatan. Kedua negara pun berusaha menarik-menarik dan mendekati Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu pun menyinggung soal kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Pernyataan itu diduga bagian psy war kepada China dan usaha menarik kedekatan Indonesia dari negara pimpin Xi Jinping itu. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta mengatakan sikap Indonesia dalam sengketa di Laut China Selatan jelas, tidak akan masuk ke dalam wilayah konflik.
(Baca: Hasil Pilpres AS terhadap Tidak Terlalu Berpengaruh Buat Indonesia)
“Sikap Indonesia konsisten berdasarkan ketetapan dalam konvensi hukum kelautan PBB (Unclos) 1982. Saya kira ini sikap paling pas sehingga Indonesia tetap bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak,” ujarnya.
Sukmawani menerangkan Indonesia secara konsisten aktif mendorong untuk adanya solusi damai atas konflik di Laut China Selatan. Dosen Universitas Bina Nusantara (Binus) itu menjelaskan posisi ASEAN dalam sengketa ini semestinya diselesaikan antara pihak yang bersengketa.
Dalam beberapa tahun terakhir, China cukup agresif di Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna Utara. “Indonesia perlu lebih memperkuat posisinya terkait perairan Natuna sembari tetap mendorong agar sengketa dapat diselesaikan dengan damai,” pungkasnya.
Pembahasan berkutat pada pengaruh terhadap Indonesia dan kepentingan geopolitik AS di wilayah Asia-Pasifik. Sebagai negara adidaya, gaya kepemimpinan presiden Negeri Paman Sam minimal akan memiliki pengaruh di bidang ekonomi dan politik di Indonesia.
Pengaruh AS di kawasan regional yang mungkin bisa menyeret Indonesia adalah sengketa negara-negara ASEAN dengan China di Laut China Selatan. AS kerap ikut cawe-cawe dalam sengketa di kawasan ini.
(Baca: Indonesia Harus Ambil Manfaat Siapa pun Pemenang Pilpres AS)
Pengamat Hubungan Internasional Sukmawani Bella Pertiwi mengatakan Indonesia dalam posisi sebagai non claimant (tidak menuntut klaim) dalam sengketa di Laut China Selatan.
“Lebih memilih peran sebagai honest broker dalam sengketa tersebut. Meskipun Indonesia bukan pihak yang bersengketa, dampaknya bagi stabilitas kawasan dan Indonesia, terutama terkait perairan Natuna cukup signifikan,” ujarnya kepada SINDOnews, Rabu malam (4/11/2020).
China dan AS kerap bersitegang di Laut China Selatan. Kedua negara pun berusaha menarik-menarik dan mendekati Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu pun menyinggung soal kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Pernyataan itu diduga bagian psy war kepada China dan usaha menarik kedekatan Indonesia dari negara pimpin Xi Jinping itu. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta mengatakan sikap Indonesia dalam sengketa di Laut China Selatan jelas, tidak akan masuk ke dalam wilayah konflik.
(Baca: Hasil Pilpres AS terhadap Tidak Terlalu Berpengaruh Buat Indonesia)
“Sikap Indonesia konsisten berdasarkan ketetapan dalam konvensi hukum kelautan PBB (Unclos) 1982. Saya kira ini sikap paling pas sehingga Indonesia tetap bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak,” ujarnya.
Sukmawani menerangkan Indonesia secara konsisten aktif mendorong untuk adanya solusi damai atas konflik di Laut China Selatan. Dosen Universitas Bina Nusantara (Binus) itu menjelaskan posisi ASEAN dalam sengketa ini semestinya diselesaikan antara pihak yang bersengketa.
Dalam beberapa tahun terakhir, China cukup agresif di Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna Utara. “Indonesia perlu lebih memperkuat posisinya terkait perairan Natuna sembari tetap mendorong agar sengketa dapat diselesaikan dengan damai,” pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda