Gubernur Lemhanas Bicara Omnibus Law dan Aksi Demonstrasi
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:29 WIB
Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo ikut berpendapat tentang UU Cipta Kerja atau Omnibus Law termasuk penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap UU itu yang memunculkan aksi demonstrasi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas ), Letjen (Purn) Agus Widjojo ikut berpendapat tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang (UU), termasuk penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap UU itu yang memunculkan aksi demonstrasi.
Agus mengaku siapa pun yang ditempatkan dan menduduki jabatan publik serta membawa aspirasi rakyat tak ingin mengorbankan rakyat, baik DPR maupun pemerintah yang ada saat ini. (Baca juga: Gaji Engga Naik Tahun Depan, Buruh Ancam Demo Besar Melebihi Tolak UU Cipta Kerja)
"Tentu prosedur mekanismenya tentang siapa didudukkan dan menempati posisi yang ada, itu ada ya, pemilu, pilkada, pilpres tetapi itu semuanya adalah diabdikan untuk membawa rakyat Indonesia menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan menjamin keamanan untuk rakyat indonesia. Jadi itu dulu yang dipegang," ujar Agus usai Webinar 'Jakarta Geopolitical Forum IV' di MNC Tower, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Agus menuturkan sementara dalam mewakili aspirasi rakyat itu ada anatomi dan urutan-urutannya. Yakni ada partai politik melalui mekanisme dan prosedur yang diatur. Namun, di sisi lain ada pihak yang disebut pengkritis kebijakan Omnibus Law ini. Agus melihat, keduanya sebagai saluran demokrasi yang disediakan negara.
Agus mengaku siapa pun yang ditempatkan dan menduduki jabatan publik serta membawa aspirasi rakyat tak ingin mengorbankan rakyat, baik DPR maupun pemerintah yang ada saat ini. (Baca juga: Gaji Engga Naik Tahun Depan, Buruh Ancam Demo Besar Melebihi Tolak UU Cipta Kerja)
"Tentu prosedur mekanismenya tentang siapa didudukkan dan menempati posisi yang ada, itu ada ya, pemilu, pilkada, pilpres tetapi itu semuanya adalah diabdikan untuk membawa rakyat Indonesia menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan menjamin keamanan untuk rakyat indonesia. Jadi itu dulu yang dipegang," ujar Agus usai Webinar 'Jakarta Geopolitical Forum IV' di MNC Tower, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Agus menuturkan sementara dalam mewakili aspirasi rakyat itu ada anatomi dan urutan-urutannya. Yakni ada partai politik melalui mekanisme dan prosedur yang diatur. Namun, di sisi lain ada pihak yang disebut pengkritis kebijakan Omnibus Law ini. Agus melihat, keduanya sebagai saluran demokrasi yang disediakan negara.
Lihat Juga :