Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komunikasi Publik Perlu Dibenahi

JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi berakhir hari ini, 20 Oktober. Di awal periode kepemimpinan periode kedua tersebut harus diakui menjadi tahun yang sangat sulit karena dihadapkan sejumlah tantangan yang sangat berat.

Tantangan yang paling mengemuka adalah pandemi Covid-19 yang melanda hingga saat ini dan memukul sendiri perekonomian. Celakanya, upaya strategis yang diambil pemerintah untuk mengungkit perekonomian melalui Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker) justru mulai polemik.



Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, berlarutnya kondisi yang terjadi akibat persoalan komunikasi publik pemerintah. Karena itu, dia menyarankan Jokowi memperbaiki kelemahan tersebut. (Baca: Agar Doa Cepat Dikabulkan, Perhatikan Tiga Hal Ini)

“Komunikasi publik dari para pembantu Presiden masih agak lemah dan perlu diubah. Tak perlu banyak juru bicara, cukup Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dimaksimalkan untuk menjelaskan apa yang menjadi program Presiden Jokowi,” ucap Jerry, kepada SINDOnews, kemarin.



Dalam pandangannya, Omnibus Law merupakan upaya memperbaiki regulasi dan kemudahan investasi dan merupakan terobosan hukum pertama di Tanah Air karena menggabungkan 70 undang-undang. Namun, pada saat penyusunan kurang melibatkan lembaga terkait dan berbagai pakar-pakar di bidang masing-masing.

“Jokowi juga dinilai perlu untuk menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk. Saya sarankan Ma'ruf Amin sebagai wapres perlu dilibatkan juga, baik ide dan pemikiran,” katanya.

Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memperbaiki komunikasi publik. Langkah ini diimplementasikan menyambut pelaksanaan vaksinasi untuk menghentikan pandemi Covid-19. Dia tidak ingin muncul persepsi kurang baik karena buruknya komunikasi publik. (Baca juga: Wawancara Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dilakukan Daring)

“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka kemarin.