Komisi II Ingatkan Parpol Wajib Ingatkan Paslon soal Protokol Covid-19
Selasa, 20 Oktober 2020 - 00:02 WIB
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa meminta para pimpinan parpol mengingatkan paslon yang diusung dalam pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan. Foto/dpr
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan peran pimpinan parpol di semua level cukup penting untuk mengingatkan paslon yang diusung untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kampanye.
“Pimpinan-pimpinan parpol baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Bukan hanya mengimbau tapi meminta kepada paslon yang diusung oleh partai untuk menghindari dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” ujar Saan saat dihubungi SINDOMedia, Senin (19/10/2020).
(Baca: 20 Hari Kampanye Pilkada, Bawaslu Temukan 375 Pelanggaran Protokol Kesehatan)
Selain itu, Saan menambahkan, pimpinan parpol juga harus meminta kepada paslonnya untuk menggunakan kampanye daring. Hal itu bisa dimulai dalam kegiatan partai di level masing-masing.
“Misalnya untuk daerah tertentu dilakukan daring, apakah dengan struktur partai atau kelompok-kelompok masyarakat. Itu kan bisa dilakukan,” tandas Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR ini.
Saan mengaku prihatin atas maraknya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada kampanye Pilkada Serentak 2020 oleh pasangan calon (paslon). Untuk itu, dia meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum tidak sekedar mencatat, tapi juga menindak tegas.
(Baca: JPPR Ungkap Sejumlah Pelanggaran Masih Warnai Massa Kampanye Pilkada)
“Pertama soal pengawasan, Bawaslu maupun aparat penegak hukum dimaksimalkan dan harus lebih tegas. Para pelaku pasangan yang melanggar protokol kesehatan, jadi Bawaslu dalam hal ini tidak sekedar mencatat,” kata dia.
Soal ketegasan Bawaslu, Saan mengaku akan mengevaluasi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tindakan apa saja yang sudah dilakukan terhadap paslon yang melanggar prokes di pilkada. “Nanti kami akan evaluasi agar tidak ada peningkatan jumlah pelanggar protokol kesehatan berikutnya,” ujarnya.
“Pimpinan-pimpinan parpol baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Bukan hanya mengimbau tapi meminta kepada paslon yang diusung oleh partai untuk menghindari dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” ujar Saan saat dihubungi SINDOMedia, Senin (19/10/2020).
(Baca: 20 Hari Kampanye Pilkada, Bawaslu Temukan 375 Pelanggaran Protokol Kesehatan)
Selain itu, Saan menambahkan, pimpinan parpol juga harus meminta kepada paslonnya untuk menggunakan kampanye daring. Hal itu bisa dimulai dalam kegiatan partai di level masing-masing.
“Misalnya untuk daerah tertentu dilakukan daring, apakah dengan struktur partai atau kelompok-kelompok masyarakat. Itu kan bisa dilakukan,” tandas Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR ini.
Saan mengaku prihatin atas maraknya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada kampanye Pilkada Serentak 2020 oleh pasangan calon (paslon). Untuk itu, dia meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum tidak sekedar mencatat, tapi juga menindak tegas.
(Baca: JPPR Ungkap Sejumlah Pelanggaran Masih Warnai Massa Kampanye Pilkada)
“Pertama soal pengawasan, Bawaslu maupun aparat penegak hukum dimaksimalkan dan harus lebih tegas. Para pelaku pasangan yang melanggar protokol kesehatan, jadi Bawaslu dalam hal ini tidak sekedar mencatat,” kata dia.
Soal ketegasan Bawaslu, Saan mengaku akan mengevaluasi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tindakan apa saja yang sudah dilakukan terhadap paslon yang melanggar prokes di pilkada. “Nanti kami akan evaluasi agar tidak ada peningkatan jumlah pelanggar protokol kesehatan berikutnya,” ujarnya.
(muh)
tulis komentar anda