Kebangkitan PKI: Kenyataan atau Ilusi
Selasa, 29 September 2020 - 07:02 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memahami sejarah memang penting sebagai pijakan untuk menatap masa depan dalam membangun kejayaan bangsa. ”Sebaliknya, jika kita meninggalkan sejarah bangsa maka akan seperti kera yang terjebak di hutan belantara dan meraung-raung di tengah kegelapan," ungkapnya.
Bicara soal sejarah, tentu bangsa Indonesia memiliki banyak sekali catatan peristiwa yang sangat penting. Tetapi, anehnya dari sekian banyak catatan sejarah bangsa ini, G30S/PKI paling sering dibicarakan. Karyono menilai hal ini tak lepas dari sumbangsih 32 tahun kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Secara sistematis melakukan propaganda hingga membuat film tentang G30S/PKI. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Di masa Orde Baru, isu komunis/PKI kerap digunakan untuk membungkam tokoh atau kelompok yang menentang kebijakan pemerintah orde baru. ”Maka tak heran, sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih bercokol getol membuat propaganda tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Andika Perkasa sebaiknya mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan elite politik lain yang memerintahkan jajarannya menonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
”Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI. Prajurit di mana pun, dan juga masyarakat tak bisa dipaksakan untuk menerima satu versi sejarah. Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui akun Twitter @amnestyindo. Usman mengatakan, hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” katanya.
Muatan Politis
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Gatot sengaja menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2024. ”Sebagian orang bilang Pak Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau mau nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” kata Wakil Ketua MPR ini. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)
Menurut Gus Jazil, alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Di sisi lain, ia juga menegaskan semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI. ”Demikian juga, sudah tidak relevan lagi bahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Panglima kan bukan ngurusi film saja,” tegas Jazilul.
Dia menilai, G30S/PKI adalah peristiwa politik kelam dan menyakitkan. “Jas merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI," lanjut dia.
Lebih lanjut Gus Jazil menilai, Film G30S/PKI masih perlu diputar. Soal akurasi film tersebut, dia menilai film sejarah punya beragam versi. ”(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silahkan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” ujarnya.
Bicara soal sejarah, tentu bangsa Indonesia memiliki banyak sekali catatan peristiwa yang sangat penting. Tetapi, anehnya dari sekian banyak catatan sejarah bangsa ini, G30S/PKI paling sering dibicarakan. Karyono menilai hal ini tak lepas dari sumbangsih 32 tahun kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Secara sistematis melakukan propaganda hingga membuat film tentang G30S/PKI. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Di masa Orde Baru, isu komunis/PKI kerap digunakan untuk membungkam tokoh atau kelompok yang menentang kebijakan pemerintah orde baru. ”Maka tak heran, sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih bercokol getol membuat propaganda tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Andika Perkasa sebaiknya mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan elite politik lain yang memerintahkan jajarannya menonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
”Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI. Prajurit di mana pun, dan juga masyarakat tak bisa dipaksakan untuk menerima satu versi sejarah. Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui akun Twitter @amnestyindo. Usman mengatakan, hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” katanya.
Muatan Politis
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Gatot sengaja menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2024. ”Sebagian orang bilang Pak Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau mau nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” kata Wakil Ketua MPR ini. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)
Menurut Gus Jazil, alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Di sisi lain, ia juga menegaskan semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI. ”Demikian juga, sudah tidak relevan lagi bahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Panglima kan bukan ngurusi film saja,” tegas Jazilul.
Dia menilai, G30S/PKI adalah peristiwa politik kelam dan menyakitkan. “Jas merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI," lanjut dia.
Lebih lanjut Gus Jazil menilai, Film G30S/PKI masih perlu diputar. Soal akurasi film tersebut, dia menilai film sejarah punya beragam versi. ”(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silahkan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” ujarnya.
tulis komentar anda