Tuai Polemik, Pemerintah Diminta Benahi Data Kematian COVID-19

Jika banyaknya spesimen yang perlu diperiksa di laboratorium menjadi alasan tidak diperiksanya status pasien terduga, maka percepatan penambahan laboratorium dan tenaga yang bertugas harus terus dilakukan. Mungkin tampak terlambat, tetapi tidak ada salahnya mengejar ketertinggalan sebagai bukti keseriusan Satgas COVID-19 untuk menyajikan data yang lebih spesifik di era keterbukaan informasi publik.

“Data yang lebih komprehensif dan transparan akan mengurangi kegelisahan publik melihat perbedaan data kematian yang signifikan tersebut. Di saat seperti ini, kejujuran fasilitas kesehatan (faskes) juga menjadi kunci utama dalam menyampaikan data pasien meninggal secara akurat. Hal ini juga perlu diiringi upaya pencatatan kematian yang akurat oleh Satgas COVID-19 di level pemerintah terkecil, yaitu RT/RW,” papar dia.

“Goodwill ini perlu didukung dengan adanya pembuatan pedoman lebih lanjut oleh Kemenkes sehingga pelaporan kematian juga lebih terklasifikasi dalam rangka surveilans dengan diiringi publikasi data berdasarkan kasus suspect, kasus probable, kontak erat dan kasus konfirmasi,” sambungnya.

Vunny memahami bahwa melakukan klasifikasi data membutuhkan upaya yang cukup panjang. Komitmen, sinergi, dan keterbukaan, khususnya antara Satgas COVID-19 yang terdiri dari aktor-aktor strategis pemerintah pusat dan faskes menjadi kunci penting. (Baca juga: 19 Hari Dirawat, Perawat Puskemas Meninggal akibat Positif COVID-19)

Ia berharap Kemenkes selalu mengadopsi dan mengadaptasi berbagai kebijakan termasuk arahan dalam agenda besar menekan kematian akibat COVID-19 sesuai panduan WHO. Dengan demikian, rangkaian upaya yang dilakukan Satgas COVID-19 diharapkan dapat membuahkan hasil yang signifikan dan hak publik untuk mendapat informasi yang akurat dan transparan dapat terjamin.