Menjembatani Rivalitas LCS: Konsep Hybrid Maritime Security Governance System

Memasuki fase kedua, dinamika konflik berkembang menjadi era peperangan asimetris dan hibrida yang terangkum dalam Network Centric Warfare NWC. Taktik yang dominan adalah gray zone tactic, mobilisasi milisi maritim, serta pelaksanaan operasi informasi secara masif. Garis pembatas antara kondisi perang dan damai menjadi sangat kabur akibat meluasnya serangan siber, penyebaran disinformasi, serta operasi psikologis (psychological operations).

Pada saat yang sama, para aktor di kawasan secara agresif mengeksploitasi ambiguitas hukum internasional dan memanfaatkan fragmentasi institusional. Fase ini ditandai pula oleh militerisasi fitur-fitur geografis, pengembangan kemampuan wilayah penolakan akses/anti-akses (A2/AD capabilities), serta pembentukan rantai pasok yang tangguh.

Tahapan masa depan ini menandai pergeseran kompetisi dari penguasaan wilayah fisik menuju penguasaan sistem, standar global, dan pengaruh. Peta kekuatan dan keamanan dunia dibentuk ulang secara fundamental oleh lahirnya teknologi kuantum, kecerdasan buatan, dan big data.

Metode konfrontasi bergeser ke sektor finansial melalui pemaksaan ekonomi (economic coercion), persenjataan perdagangan (trade weaponization), serta perang finansial yang kini menjadi instrumen arus utama. Fokus strategis utama pada era Globalisasi 2.0 ini bertumpu pada kontrol mutlak atas teknologi kritis, tata kelola infrastruktur digital global, dan penguasaan sumber daya alam yang langka (rare resources).

Menghadapi kompleksitas dinamika keamanan maritim tersebut, keterlibatan Hybrid Maritime Governance System yang adaptif menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk menciptakan kawasan maritim yang stabil, aman, dan berlandaskan aturan (rules-based order).

Melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan hukum, kelembagaan, kapasitas teknis, teknologi, serta dialog strategis, ASEAN menawarkan kerangka kerja kolaboratif bertajuk ASEAN Solutions for Peace and Stability in the South China Sea.

Pendekatan strategis ASEAN ini bertumpu pada empat pilar utama: penguatan legitimasi, pengembangan kapasitas latihan dan pelatihan, pendekatan ekonomi berkelanjutan, serta pengandalan mitra eksternal (selected allies) secara proporsional berlandaskan prinsip ASEAN Centrality.

Pilar pertama difokuskan pada penguatan legitimasi (legitimacy) guna memperkokoh hukum internasional dan norma-norma kelembagaan kawasan. Langkah krusial dalam kerangka ini adalah penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan secara substantif dan mengikat secara hukum (legally binding) yang berpedoman pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Legitimasi operasional di laut disokong oleh formulasi Guideline for the Prevention of Collision and Incident at Sea serta penegakan International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs) guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan eskalasi konflik antarkapal di perairan sengketa.

Selain itu, penguatan legitimasi institusional dilakukan melalui sarana diplomasi dan kelembagaan militer non-kombat seperti ASEAN Chief of Navy Meeting (ACNM) untuk membangun rasa saling percaya (trust building) dan interoperabilitas angkatan laut, serta ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) untuk menyelaraskan penegakan hukum maritim, keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan laut.

Pilar kedua menekankan pada pelatihan dan latihan (training and exercise) sebagai instrumen pembentukan kapasitas (capacity building), interoperabilitas, dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional maupun non-tradisional.

Untuk menanggulangi ancaman lintas negara, ASEAN mendorong pembentukan Maritime Interdiction Training Center guna membendung praktik kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, dan kejahatan maritim terorganisir. Kesiapsiagaan krisis kemanusiaan diwadahi melalui HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) Training Center serta penyediaan SAR (Search and Rescue) Training Center demi menjamin keselamatan jiwa di laut.