Mantan Komisioner KPU Lebih Sepakat Pilkada 2020 Ditunda

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) itu meminta jangan lagi ada asumsi bahwa pemerintah maupun penyelenggara pemilu mampu mencegah kerumunan selama pilkada. “Itu berat sekali. Modal sosial tidak cukup. Politisi juga modelnya dalam berpilkada ya rame-rame ngumpulin orang banyak, unjuk kekuatan untuk bisa kelihatan hebat, dan seterusnya,” imbuh dia.

Lantaran itu, ia menyarankan perlunya penundaan pilkada selama 3-6 bulan ke depan. Namun, bukan berarti bahwa pilkada ditunda sampai pandemi selesai. Sebaliknya, Hadar ingin pilkada dilaksanakan di waktu pandemi sudah lebih terkontrol dan semua pihak siap menyelenggarakan dengan model atau cara, minimal tanpa adanya pertemuan.

“Itu yang kita harapkan bisa terjadi dalam rangka penyelenggaraan pilkada yang bisa menjamin keselamatan dan kesehatan publik. Kita tidak ingin pilkada justru menjadi bencana buat kita semua. Itu yang ingin kita hindari,” tandasnya.

Faorick Pakpahan