Memahami Urgensi Koperasi Desa Merah Putih

Tengkulak atau pengepul berani menanggung risiko perishable goods, karakter komoditas petani dan nelayan yang cepat busuk. Semua ini tentu tak masuk akal jika dibebankan kepada mereka petani gurem dan nelayan kecil.

Dan yang paling krusial, tengkulak bertindak sebagai buyer of last resort, pembeli yang siaga dalam setiap waktu. Seburuk apa pun cuaca atau kualitas panennya, tengkulak langganan si petani atau nelayan akan tetap datang dan membeli hasil buminya dengan uang tunai saat itu juga.

Peran semacam itu belum tentu bisa dilakukan oleh institusi formal manapun. Namun masalah yang seringkali dibahas dalam hubungan tengkulak dengan petani/nelayan kecil yaitu, eksploitasi harga dibawah harga pasar secara ekstrem, jebakan utang abadi seperti sistem ijon, pembebanan bunga tinggi yang terselubung dan akhirnya; menghambat mobilitas sosial petani/nelayan kecil.

Akan tetapi, meniadakan tengkulak begitu saja di tingkat lokal bukanlah hal yang mudah, kita perlu membangun institusi formal yang mampu menyamai efisiensi informasi, kemudahan dan kecepatan transaksi yang dimiliki oleh tengkulak di tingkat lokal. Di sinilah urgensi dan relevansi adanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sedang digalakan oleh pemerintah.

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih agar bisa menjadi “katup penyelamat” bagi petani gurem dan nelayan kecil, yakni pertama, KDMP harus mendirikan unit simpan-pinjam khusus dana darurat/Multiguna, tanpa jaminan sertifikat, cukup modal kepercayaan (trust), dan bisa cair dalam hitungan jam saat fajar atau malam hari ketika ada petani/nelayan kecil butuh uang mendesak untuk urusan domestik seperti anak sakit, biaya sekolah, atau hajatan. Hal ini tak bisa diremehkan karena kecepatan pencairan dana darurat inilah yang seringkali menjadi pintu masuk ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Kedua, KDMP harus berperan sebagai buyer of last resort, pembeli yang siaga yang mau membeli hasil usaha petani dan nelayan kecil dalam situasi apapun dan dalam kualitas apapun. Namun perbedaannya, KDMP harus membeli dengan harga yang adil dan transparan alias mengikuti harga pasar yang wajar, bukan menekan seperti tengkulak.

Dan dibayarkan dengan cash on delivery, secara tunai langsung di tempat karena masyarakat kecil membutuhkan perputaran uang harian untuk makan. Ketiga, KDMP harus mampu menjadi off-taker yang handal. KDMP harus mampu membangun jaringan ke pasar induk di kota besar. KDMP tidak akan bisa menang jika hanya menumpuk gabah atau ikan di gudang desa.

KDMP harus bergerak agresif mengikat kontrak dengan industri besar, jaringan ritel modern, atau hotel/restoran (off-taker). Dengan memotong jalur distribusi langsung dari koperasi desa ke pabrik/konsumen besar, koperasi bisa mendapatkan harga jual yang tinggi. Keuntungan (surplus) ini nantinya dikembalikan kepada petani dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. Ketika petani melihat tetangganya dapat "bonus" SHU dari koperasi, mereka akan tertarik untuk ikut bergabung.

Untuk itu, urgensi dan relevansi KDMP bukanlah menjadi kompetitor yang bisa meniadakan jaringan ritel modern yang selama ini digaungkan. Melainkan menjadi “katup penyelamat” dan “jaring pengaman sosial” bagi petani gurem dan nelayan kecil. Apalagi ditengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian bahkan mengarah pada kondisi stagflasi dan resesi.

Maka KDMP harus mampu menjadi apa yang disebut oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai lembaga kredit rakyat di masa depresi. Di mana ketika krisis ekonomi global itu terjadi maka dampak paling parah dirasakan oleh struktur ekonomi masyarakat paling bawah, yaitu para petani dan nelayan keci; di perdesaan.

Pendapatan mereka merosot tajam akibat jatuhnya harga komoditas pangan dan pertanian, sementara beban pajak dan kebutuhan hidup tidak ikut turun. Sehingga mereka banyak lari ke tengkulak dan lintah darat yang semakin menjerat hidup mereka.