Hari Perdamaian Dunia, Indonesia Diminta Adopsi Resolusi Damai untuk Papua
Senin, 21 September 2020 - 19:01 WIB
Ketua Tim Kajian Papua LIPI sekaligus penulis buku Papua Road Map Adriana Elisabeth. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Konflik di Tanah Papua hingga kini belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Sebagai negara yang banyak berkontribusi dalam misi perdamaian, pemerintah Indonesia diminta untuk terus melakukan upaya perdamaian secara masif.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kajian Papua LIPI sekaligus penulis buku Papua Road Map Adriana Elisabeth menanggapi diskusi webinar yang diselenggarakan Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura, Papua dan Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Bogor dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Dunia. (Baca juga: Dana Otsus Bisa Efektif Redam Konflik Papua, Ini Syaratnya)
Dalam webinar tersebut Uncen memilih topik diskusi mengenai “Bersama Mendamaikan Papua” yang diselenggarakan oleh 13 organisasi di Papua dan luar Papua, sementara Unhan fokus pada tema “Identifikasi Potensi Konflik Horizontal dan Resolusi Konflik terkait Pilkada 2020 di Masa Pandemi”. (Baca juga: Pendekatan Damai Dinilai Efektif Hilangkan Nasionalisme Ganda Warga Papua)
”Bagaimana mendamaikan Papua? Belajar dari pengalaman Indonesia dalam merajut kembali perdamaian di Ambon (setelah 1999) dan Sampit (setelah 2001), ikatan sosial masyarakat menjadi kekuatan untuk memulai proses perdamaian,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Selesaikan Konflik di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Holistik)
Meskipun segregasi antara komunitas Kristen dan Islam di Ambon masih berlangsung. Bahkan, sebagian masyarakat belum sepenuhnya bisa melupakan kejadian sekitar 21 tahun lalu. Menurut dia, imbas kerusuhan berdarah di Ambon hampir menjangkau Tanah Papua ketika itu, namun berhasil dicegah.
Begitu juga peristiwa Sampit dimana kondisi sosial ekonomi lokal sangat mirip dengan Papua. Perebutan Sumber Daya Alam (SDA) yang bertransformasi menjadi konflik kepentingan, sementara masyarakat lokal atau adat semakin frustasi karena terus terdesak sehingga tidak bisa lagi menjadi nyonya di rumahnya sendiri. ”Namun satu pelajaran dari kasus Sampit, untuk keluar dari gesekan sosial dan pusaran konflik horizontal, masyarakat juga harus mau berubah dan tidak terus menerus meratapi keadaan,” katanya.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kajian Papua LIPI sekaligus penulis buku Papua Road Map Adriana Elisabeth menanggapi diskusi webinar yang diselenggarakan Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura, Papua dan Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Bogor dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Dunia. (Baca juga: Dana Otsus Bisa Efektif Redam Konflik Papua, Ini Syaratnya)
Dalam webinar tersebut Uncen memilih topik diskusi mengenai “Bersama Mendamaikan Papua” yang diselenggarakan oleh 13 organisasi di Papua dan luar Papua, sementara Unhan fokus pada tema “Identifikasi Potensi Konflik Horizontal dan Resolusi Konflik terkait Pilkada 2020 di Masa Pandemi”. (Baca juga: Pendekatan Damai Dinilai Efektif Hilangkan Nasionalisme Ganda Warga Papua)
”Bagaimana mendamaikan Papua? Belajar dari pengalaman Indonesia dalam merajut kembali perdamaian di Ambon (setelah 1999) dan Sampit (setelah 2001), ikatan sosial masyarakat menjadi kekuatan untuk memulai proses perdamaian,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Selesaikan Konflik di Papua, Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Holistik)
Meskipun segregasi antara komunitas Kristen dan Islam di Ambon masih berlangsung. Bahkan, sebagian masyarakat belum sepenuhnya bisa melupakan kejadian sekitar 21 tahun lalu. Menurut dia, imbas kerusuhan berdarah di Ambon hampir menjangkau Tanah Papua ketika itu, namun berhasil dicegah.
Begitu juga peristiwa Sampit dimana kondisi sosial ekonomi lokal sangat mirip dengan Papua. Perebutan Sumber Daya Alam (SDA) yang bertransformasi menjadi konflik kepentingan, sementara masyarakat lokal atau adat semakin frustasi karena terus terdesak sehingga tidak bisa lagi menjadi nyonya di rumahnya sendiri. ”Namun satu pelajaran dari kasus Sampit, untuk keluar dari gesekan sosial dan pusaran konflik horizontal, masyarakat juga harus mau berubah dan tidak terus menerus meratapi keadaan,” katanya.
Lihat Juga :