Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
Rabu, 10 Juni 2026 - 06:34 WIB
Pada intinya baik dari aspek kuantitas maupun kualitas korupsi, dapat dikatakan korupsi telah merupakan budaya masyarakat Indonesia dari pekerjaan terendah seperti tukang parkir sampai pada pekerjaan dengan jabatan setingkat Menteri dan pejabat eselon satu selalu terlibat korupsi dan suap.
Bahkan dilakukannya dengan tidak ada rasa malu lagi sebagaimana layaknya bukan kejahatan. Dalam keadaan dan masalah sedemikian dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional dan daerah yang memberikan contoh dan teladan baik kepada bawahannya dan masyarakat pada umumnya karena dari contoh dan teladan. Baik itulah kepatuhan bawahan pada khususnya sangat diperlukan dan menjadi tuntunan yang bermanfaat bagi institusi yang dipimpinnya.
Masa keadaan darurat korupsi tahun 1960-an telah terlampaui dan masa stabilitas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN telah dimulai sejak tahun 1999 akan tetapi memasuki era globalisasi ekonomi. Korupsi telah merambah ke sektor swasta di mana korporasi terlibat dalam korupsi karena tidak dipatuhi prinsip bisnis yang baik (good corporate governance) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUNomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas yang antara lain, direksi dilarang mengambil keputusan tanpa RUPS dan tidak memiliki konflik kepentingan atau membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap UU.
Pasca ratifikasi perjanjian OECD kedudukan Indonesia sebagai negara peratifikasi semakin sensitif dan rentan terhadap perhatian masyarakat internasional sehingga bagi Indonesia, dalam keadaan dan masalah korupsi di dalam negeri yang belum rampung-rampung terpaksa harus menghadapi dua front yaitu di dalam negeri dan di luar negeri.
Hal ini akan terjadi dalam lima tahun yang akan datang dan tidak akan pernah surut kecuali Indonesia telah berhasil menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) di bawah 3, di mana saat ini menduduki 3.45. Sementara itu penguatan kelembagaan anti korupsi memerlukan perencanaan yang rapi baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur maupun dari aspek pembiayaan.
Bahkan dilakukannya dengan tidak ada rasa malu lagi sebagaimana layaknya bukan kejahatan. Dalam keadaan dan masalah sedemikian dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional dan daerah yang memberikan contoh dan teladan baik kepada bawahannya dan masyarakat pada umumnya karena dari contoh dan teladan. Baik itulah kepatuhan bawahan pada khususnya sangat diperlukan dan menjadi tuntunan yang bermanfaat bagi institusi yang dipimpinnya.
Masa keadaan darurat korupsi tahun 1960-an telah terlampaui dan masa stabilitas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN telah dimulai sejak tahun 1999 akan tetapi memasuki era globalisasi ekonomi. Korupsi telah merambah ke sektor swasta di mana korporasi terlibat dalam korupsi karena tidak dipatuhi prinsip bisnis yang baik (good corporate governance) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUNomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas yang antara lain, direksi dilarang mengambil keputusan tanpa RUPS dan tidak memiliki konflik kepentingan atau membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap UU.
Pasca ratifikasi perjanjian OECD kedudukan Indonesia sebagai negara peratifikasi semakin sensitif dan rentan terhadap perhatian masyarakat internasional sehingga bagi Indonesia, dalam keadaan dan masalah korupsi di dalam negeri yang belum rampung-rampung terpaksa harus menghadapi dua front yaitu di dalam negeri dan di luar negeri.
Hal ini akan terjadi dalam lima tahun yang akan datang dan tidak akan pernah surut kecuali Indonesia telah berhasil menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) di bawah 3, di mana saat ini menduduki 3.45. Sementara itu penguatan kelembagaan anti korupsi memerlukan perencanaan yang rapi baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur maupun dari aspek pembiayaan.
(shf)
Lihat Juga :