PKS Sesalkan Kemenag Tetap Luncurkan Program Penceramah Bersertifikat

Di samping itu, Bukhori turut menyoroti insiden logo Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sempat dicatut secara sepihak oleh Kemenag dalam acara Sosialisasi Program Bimtek Penceramah Bersertifikat. Pasalnya, MUI menegaskan tidak terlibat dalam acara tersebut dan telah memutuskan menolak kehadiran program tersebut sesuai hasil rapat Dewan Pimpinan pada 8 September 2020 silam. “Tidak sepatutnya Menteri yang tugasnya melayani rakyat justru bertindak meresahkan," katanya. (Baca juga: Sertifikasi Dai: Antara Radikalisme dan Kontrol Agama)

Dia melanjutkan, ulah Kemenag yang mencatut logo MUI secara sepihak dalam program tersebut berakibat pada kebingungan bagi khalayak dan rasa keberatan bagi MUI. "Sejumlah preseden ini akhirnya membuat saya agak khawatir melihat program ini jika terus dilanjutkan ke depannya. Sebab, mulai sejak tahap pewacanaannya sampai praktik penyelenggaraanya, program ini sudah banyak menimbulkan kegaduhan” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, potensi gesekan antar lembaga keagamaan ini harus kembali diantisipasi di waktu mendatang. "Kemenag harus memberi contoh yang baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar fungsi keagamaan sebagaimana dijalankan oleh Kemenag dapat mencerminkan risalah Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin, bukan sebaliknya," katanya.

Sekadar diketahui, kendati memperoleh banyak penentangan dari berbagai kalangan, Kemenag bersikukuh menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Terbaru, nama program ini kemudian bertransformasi menjadi Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Wamenag Zainut Tauhid mengklaim, program tersebut telah diikuti oleh 53 ormas keagamaan dan bersifat sukarela.