Ekonomi Indonesia Juara 1? Ini Menyesatkan!
Rabu, 11 Februari 2026 - 11:28 WIB
Di sinilah fungsi politik dari narasi “juara” bekerja dan berperan sebagai alat depolitisasi. Publik diyakinkan bahwa ekonomi “baik-baik saja”. Namun kondisi tentang kegagalan industrialisasi, rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya inovasi teknologi, dominasi oligarki dalam struktur pasar, serta ketergantungan pada modal dan pasar global diposisikan seolah seperti keluhan yang tidak perlu.
Narasi ini sengaja dibuat untuk melayani kepentingan elite ekonomi dan politik. Stabilitas yang diklaim lewat pertumbuhan menjadi sinyal bagi pasar finansial, investor portofolio, dan pemilik modal bahwa tatanan yang ada tidak perlu diganggu. Dalam konteks ini, pertumbuhan bukan alat transformasi, melainkan mekanisme konservasi status quo.
Bahaya terbesarnya adalah complacency struktural. Ketika pertumbuhan dipuja sebagai kemenangan, dorongan untuk melakukan reformasi yang benar-benar mengganggu kepentingan kelompok mapan seperti reformasi agraria, industrialisasi berbasis nilai tambah, penataan ulang relasi negara, oligarki, atau pembenahan sistem pendidikan secara radikal, justru dibuat melemah. Negara berhenti bertanya ke mana arah pembangunan, karena sudah merasa “menang”.
Padahal, pertumbuhan 5,39 persen seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan selebrasi. Ia menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pola lama. Eksploitasi sumber daya, konsumsi, dan integrasi pasif ke pasar global. Tanpa perubahan struktur produksi dan relasi kuasa ekonomi, pertumbuhan ini hanya akan memperpanjang ketergantungan, bukan memutusnya.
Karena itu, menyebut ekonomi Indonesia sebagai “juara 1” bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan publik, menutup perdebatan substantif, dan mengabdi pada kepentingan stabilitas semu. Angka pertumbuhan seharusnya menjadi titik awal kritik, bukan alat pembungkaman.
Indonesia tidak membutuhkan euforia statistik. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk mengakui bahwa pertumbuhan hari ini belum menjawab persoalan mendasar pembangunan. Selama angka diperlakukan sebagai alat legitimasi, bukan sebagai instrumen evaluasi struktural, maka “juara ekonomi” hanyalah slogan kosong yang menyesatkan.
Narasi ini sengaja dibuat untuk melayani kepentingan elite ekonomi dan politik. Stabilitas yang diklaim lewat pertumbuhan menjadi sinyal bagi pasar finansial, investor portofolio, dan pemilik modal bahwa tatanan yang ada tidak perlu diganggu. Dalam konteks ini, pertumbuhan bukan alat transformasi, melainkan mekanisme konservasi status quo.
Bahaya terbesarnya adalah complacency struktural. Ketika pertumbuhan dipuja sebagai kemenangan, dorongan untuk melakukan reformasi yang benar-benar mengganggu kepentingan kelompok mapan seperti reformasi agraria, industrialisasi berbasis nilai tambah, penataan ulang relasi negara, oligarki, atau pembenahan sistem pendidikan secara radikal, justru dibuat melemah. Negara berhenti bertanya ke mana arah pembangunan, karena sudah merasa “menang”.
Padahal, pertumbuhan 5,39 persen seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan selebrasi. Ia menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pola lama. Eksploitasi sumber daya, konsumsi, dan integrasi pasif ke pasar global. Tanpa perubahan struktur produksi dan relasi kuasa ekonomi, pertumbuhan ini hanya akan memperpanjang ketergantungan, bukan memutusnya.
Karena itu, menyebut ekonomi Indonesia sebagai “juara 1” bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan publik, menutup perdebatan substantif, dan mengabdi pada kepentingan stabilitas semu. Angka pertumbuhan seharusnya menjadi titik awal kritik, bukan alat pembungkaman.
Indonesia tidak membutuhkan euforia statistik. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk mengakui bahwa pertumbuhan hari ini belum menjawab persoalan mendasar pembangunan. Selama angka diperlakukan sebagai alat legitimasi, bukan sebagai instrumen evaluasi struktural, maka “juara ekonomi” hanyalah slogan kosong yang menyesatkan.
(rca)
Lihat Juga :