Masuknya Luhut dalam Penanganan Covid-19 Dianggap Aneh
Kamis, 17 September 2020 - 08:30 WIB
Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai dilibatkannya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam pengawasan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi membuat tidak jelas apa yang terjadi di lingkaran Istana.
"Sebelumnya, Presiden telah menunjuk Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dari namanya, kita bisa menyebut bahwa ini seperti jabatan sapu jagat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (17/9/2020).
Ray mengatakan, semua pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi berada di bawah satu koordinasi: Erick Tohir. Tapi, dengan munculnya LBP, kewenangan besar Erick itu seperti layu. Hal ini memberi sinyal bahwa, pertama, Erick Thohir dinilai Presiden gagal dalam hal mengemban tugasnya.
( ).
Menurutnya, hal itu dilihat dari angka positif Covid-19 yang terus membengkak, belum ada ide jitu untuk menekannya. Absennya Erick dalam koordinasi pusat dengan Pemprov DKI Jakarta juga turut mempengaruhi hal tersebut.
Kedua, kata Ray, kemampuan Erick Thohir melakukan koordinasi antardepartemen memang terlihat lemah. Peristiwa rem darurat DKI Jakarta salah satu contohnya. Kebiasaan pemerintah pusat yang berbeda informasi kembali terjadi. Semestinya, hal tersebut sudah bisa dikoordinasikan. Institusi apa melakukan apa dan memberi tahu apa. Wibawa Erick tidak cukup dalam hal menggerakkan dan mengoordinasikan berbagai departemen ini.
(
).
Ketiga, sambung dia, makin jelas posisi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diabaikan oleh Presiden Jokowi . Mestinya, hal ihwal seperti ini, merupakan tugas dan tanggung jawab Menkes yang tentu saja bisa melibatkan kementerian lainnya. Dengan seringnya Menkes diabaikan, sudah semestinya Presiden Jokowi memang menggantikannya.
"Sebelumnya, Presiden telah menunjuk Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dari namanya, kita bisa menyebut bahwa ini seperti jabatan sapu jagat," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (17/9/2020).
Ray mengatakan, semua pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi berada di bawah satu koordinasi: Erick Tohir. Tapi, dengan munculnya LBP, kewenangan besar Erick itu seperti layu. Hal ini memberi sinyal bahwa, pertama, Erick Thohir dinilai Presiden gagal dalam hal mengemban tugasnya.
( ).
Menurutnya, hal itu dilihat dari angka positif Covid-19 yang terus membengkak, belum ada ide jitu untuk menekannya. Absennya Erick dalam koordinasi pusat dengan Pemprov DKI Jakarta juga turut mempengaruhi hal tersebut.
Kedua, kata Ray, kemampuan Erick Thohir melakukan koordinasi antardepartemen memang terlihat lemah. Peristiwa rem darurat DKI Jakarta salah satu contohnya. Kebiasaan pemerintah pusat yang berbeda informasi kembali terjadi. Semestinya, hal tersebut sudah bisa dikoordinasikan. Institusi apa melakukan apa dan memberi tahu apa. Wibawa Erick tidak cukup dalam hal menggerakkan dan mengoordinasikan berbagai departemen ini.
(
Baca Juga
Ketiga, sambung dia, makin jelas posisi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diabaikan oleh Presiden Jokowi . Mestinya, hal ihwal seperti ini, merupakan tugas dan tanggung jawab Menkes yang tentu saja bisa melibatkan kementerian lainnya. Dengan seringnya Menkes diabaikan, sudah semestinya Presiden Jokowi memang menggantikannya.
(zik)
tulis komentar anda