Pilkada di Tengah Ketidakpastian Covid-19
Rabu, 16 September 2020 - 15:21 WIB
Semakin tinggi partisipasi semakin tinggi legitimasi atau mandat yang diterima, tetapi sebaliknya, apabila tingkat partisipasi rendah, legitimasi akan rendah dan ini cukup baik karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap hasil pilkada.
Melihat gelagat akan menurunnya tingkat partisipasi tersebut, KPU/D perlu melakukan gerak cepat melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Beragam media yang efektif juga perlu digunakan.
Selain itu pelibatan pelbagai elemen untuk mendukung susksesnya pilkada 2020, seperti media, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (civil society), individu dan lain sebagainya adalah langkah yang bisa dilakukan. Semakin intens dan tinggi pelibatan kelompok sipil dalam sosialisasi, potensial untuk menaikkan tingkat partisipasi.
Peran Partai Politik
Partai politik dan para kandidat pilkada juga dituntut untuk memahami pilkada dalam situasi Covid-19. Komitmen pada protokol kesehatan sangat diharapkan bisa dilakukan. Inisiatifnya akan sangat membantu massa akar rumput untuk tidak terlibat dalam kerumunan untuk aktifitas/kegiatan tahapan pilkada.
Peran keduanya tidak melulu kontestasi, tapi saat bersamaan juga membangun kesadaran dan pendidikan politik kepada warga masyarakat, bahwa satu sisi ada pesta demokrasi lokal yang harus dilaksanakan, sisi yang lain ada situasi pandemi yang siapapun bisa terpapar. Masyarakat tetap sehat dan jangan kemudian pilkada selesai justru bermunculan kluster kluster baru pilkada.
Partai politik punya tanggung jawab besar agar pelaksanaan pilkada tidak justru kontraproduktif terhadap agenda rakyat yang menjadi tujuan dan subtansinya. Partai politik mesti memastikan manfaat pilkada memang dirasakan oleh rakyat.
Tentu manfaat yang dimaksud adalah bukan dalam bentuk “saweran politik” atau money politics. Tetapi manfaat, bahwa pilkada sebagai mekanisme demokrasi lokal bukan sekedar rutinitas yang menjadikan rakyat sebagai objek, melainkan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Pilkada dalam situasi Covid-19 memang tidak mudah. Di banyak negara agenda agenda pemilu ada yang tetap dilakukan, tapi juga ada yang ditunda. Tentu setiap negara punya argumentasi atas realitas dan kondisinegaranya masing-masing. Pun demikian Indonesia. Pilkada jelas membutuhkan kesiapan dan biaya yang cukup besar.
Untuk itu butuh kerjasama banyak pihak untuk terlibat dan mensukseskan pilkada ini. Bukan saja sukses secara prosedural, tapi juga sukses merawat suara rakyat dan menjaganya dari kerentanan Covid-19.
Melihat gelagat akan menurunnya tingkat partisipasi tersebut, KPU/D perlu melakukan gerak cepat melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Beragam media yang efektif juga perlu digunakan.
Selain itu pelibatan pelbagai elemen untuk mendukung susksesnya pilkada 2020, seperti media, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (civil society), individu dan lain sebagainya adalah langkah yang bisa dilakukan. Semakin intens dan tinggi pelibatan kelompok sipil dalam sosialisasi, potensial untuk menaikkan tingkat partisipasi.
Peran Partai Politik
Partai politik dan para kandidat pilkada juga dituntut untuk memahami pilkada dalam situasi Covid-19. Komitmen pada protokol kesehatan sangat diharapkan bisa dilakukan. Inisiatifnya akan sangat membantu massa akar rumput untuk tidak terlibat dalam kerumunan untuk aktifitas/kegiatan tahapan pilkada.
Peran keduanya tidak melulu kontestasi, tapi saat bersamaan juga membangun kesadaran dan pendidikan politik kepada warga masyarakat, bahwa satu sisi ada pesta demokrasi lokal yang harus dilaksanakan, sisi yang lain ada situasi pandemi yang siapapun bisa terpapar. Masyarakat tetap sehat dan jangan kemudian pilkada selesai justru bermunculan kluster kluster baru pilkada.
Partai politik punya tanggung jawab besar agar pelaksanaan pilkada tidak justru kontraproduktif terhadap agenda rakyat yang menjadi tujuan dan subtansinya. Partai politik mesti memastikan manfaat pilkada memang dirasakan oleh rakyat.
Tentu manfaat yang dimaksud adalah bukan dalam bentuk “saweran politik” atau money politics. Tetapi manfaat, bahwa pilkada sebagai mekanisme demokrasi lokal bukan sekedar rutinitas yang menjadikan rakyat sebagai objek, melainkan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Pilkada dalam situasi Covid-19 memang tidak mudah. Di banyak negara agenda agenda pemilu ada yang tetap dilakukan, tapi juga ada yang ditunda. Tentu setiap negara punya argumentasi atas realitas dan kondisinegaranya masing-masing. Pun demikian Indonesia. Pilkada jelas membutuhkan kesiapan dan biaya yang cukup besar.
Untuk itu butuh kerjasama banyak pihak untuk terlibat dan mensukseskan pilkada ini. Bukan saja sukses secara prosedural, tapi juga sukses merawat suara rakyat dan menjaganya dari kerentanan Covid-19.
tulis komentar anda